Pembebasan Tanah Jadi Kendala

Normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta terus dijalankan oleh Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, beberapa tempat terkendala masalah pembebasan lahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, reporter Koran Jakarta, Peri Irawan mewawancarai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendarwan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (3/4). Berikut petikannya:

Sejauh mana progres normalisasi sungai di Jakarta?

Masih berjalan, sudah tahap inventarisasi, masih fokus normalisasi, seperti di Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter dan waduk. Beberapa waktu lalu ada yang mengatakan di Rawa Kendal terbengkalai. Padahal, waduk itu belum dibebaskan oleh DKI, sejak ditetapkan peninjauan lokasi tahun 2015.

Seperti apa kendala proyek Waduk Rawa Kendal ini?

Permasalahan masih seputar sengketa lahan dan memang ada waduk di situ sekitar lima hektare, informasi itu merupakan kewajiban dari pengembang Nusa Kirana. Nah, yang itu belum juga diserah terimakan aset itu, jadi kita kan nggak bisa masuk ke lokasi yang memang belum diserahterimakan.

Berapa luas lahan yang masih disengketakan?

Ya itu 15,8 hektare. Di Jakarta terdapat 108 waduk, situ, embung yang notabene sudah tercatat di kartu inventarisasi barang kita. Nah sekarang ini, 108 itu sedang pekerjaan pembangunan fisik maupun penguasaan asetnya. Sekarang, di Dinas Sumber Daya Air sudah mensertifikatkan 30 sertifikat atas nama Pemprov DKI. Memang, spot-spot itu belum 100 persen, kendalanya sengketa lahan, gugatan hukum.

Bagaimana dengan pembangunan waduk Kampung Rambutan atau waduk Brigif?

Jadi, waduk Kampung Rambutan itu ada dua bidang yang belum dibebaskan. Kalau nggak salah, dari 11 hektare itu tinggal 6.000 atau 8.000 meter, ada dua kepemilikan. Nah kepemilikan ini yang masih ada sengketa internalnya. Ini kan kita mau selesaikan, karena ada gugatan hukum kita nunggu, tapi bukan berarti areal yang blm terbebeaskan itu tidak dikerjakan.

Bagaimana dengan pengelolaan waduk yang sudah ada?

Pengembangan kawasan wisata juga kita tingkatkan, air bersih. Survey ITB mengatakan, satu musim hujan di DKI, katakanlah 3-4 bulan, kalau kita kelola dengan baik bisa mencukupi kebutuhan air warga Jakarta selama 10 tahun. Coba bayangkan. Makanya program normalisasi mau kita kembangkan, cuma kan hal yang paling utama itu aset dulu kita amankan, pembangunan waduk dianggarkan.

Berapa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan waduk?

Kita anggarkan sekitar 37 miliar rupiah.

Pengadaan alat berat dan lainnya itu, kapan akan terealisasi?

Saya kejar semuanya terakhir April. Mudah-mudahan kita sudah bisa kontrak dengan para penyedia. Itu kan kita kontrak dengan pihak ketiga melalui penyedia.

Sebenarnya, berapa anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air?

Anggarannya 4,5 triliun rupiah di Sumber Daya Air.

P-5