Pembebasan PPnBM Dibutuhkan untuk Pemulihan

JAKARTA - Pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen dinilai efektif menggerakkan perekonomian nasional melalui sektor industri otomotif. Karenanya, program tersebut dinilai sejumlah kalangan masih layak dilanjutkan, terlebih prospek ekonomi pada kuartal III diperkirakan menantang akibat dampak penerapakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat dan Leveling.

Program diskon PPnBM 100 persen dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Maret 2021 untuk segmen ≤1.500 cc kategori sedan dan 4x2 yang memiliki local purchase paling sedikitnya 70 persen. Insentif ini awalnya berlaku hingga Juni, namun diperpanjang hingga 31 Agustus 2021.

Sri Mulyani mengatakan insentif ini untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan sektor otomotif. Menurut Menkeu, insentif PPnBM tersebut tidak hanya mendorong penerimaan negara, namun juga menjaga keseimbangan pembebanan pajak.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), program relaksasi itu mampu mendongkrak penjualan retail mobil per bulan naik 39 persen dari 51.000 unit per bulan pada Januari-Februari 2021 menjadi 70.000 unit per bulan pada Maret-Juli 2021. Sedangkan, penjualan wholesale meningkat 40 persen dari 51.000 unit di Januari-Februari 2021 menjadi 72.000 unit di Maret-Juli 2021.

"Program relaksasi ini sangat positif. Tidak hanya bagi industri otomotif, tapi juga industri terkait lainnya, termasuk sektor UMKM," ujar Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara dalam diskusi secara virtual bertajuk Stimulus PPnBM Sektor Otomotif: Efektifkah?, Jumat (20/8).
Halaman Selanjutnya....