Pembatasan Sosial Berskala Lokal

Reaksi Ridwan Kamil dan Bima Arya bisa dimaklumi. Keberadaan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kota-kota pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Banyak warga Bodetabek bekerja di Jakarta. Keputusan PSBB di Jakarta banyak berdampak ke warganya. Ibarat mobil yang jalan beriringan, Jakarta itu mobil terdepan. Kalau mobil terdepan narik rem mendadak, tentu mobil di belakangnya akan kelabakan.

Presiden Joko Widodo sendiri tidak bereaksi banyak soal pemberlakuan PSBB di Jakarta. Namun, ia menyarankan setiap daerah agar mengedepankan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) atau Mikro, jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup satu kota atau kabupaten. Keputusan menutup suatu wilayah harus berbasis data yang detail dari tingkat RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dengan data berjenjang seperti itu, pasti akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Mana RT, RW, kelurahan/desa, atau kecamatan yang berzona merah, di situlah pembatasan sosial diberlakukan. Sehingga aktivitas perekonomian di wilayah yang tidak berzona merah tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan.

PSBL dengan basis data berjenjang pasti akan lebih efektif. Karena di satu kelurahan, belum tentu semua RW-nya masuk dalam zona merah. Di satu kecamatan, belum tentu warga yang banyak tertular Covid-19 berada semua kelurahan atau desa. Di satu kabupaten, tidak semua kecamatannya zona merah. Begitu juga di satu provinsi, belum tentu seluruh kabupaten/kota angka penyebaran Covid-nya mengkahawatirkan. Penutupan suatu wilayah jangan disamaratakan.

Kota Tangerang dan Kota Bogor sudah membuktikan efektifnya PSBL. Jika kini Kota Tangerang memberlakukan PSBL lagi itu artinya Kota Tangerang benar-benar ingin kotanya tidak menjadi zona merah penyebaran virus korona. Begitu juga Bogor, melihat PSBL bisa menekan penularan, penutupan wilayah per RT dan RW akan diperpanjang hingga akhir September mendatang.
Halaman Selanjutnya....