Pembangunan Infrastruktur Harus Ditujukan untuk Pemerataan Ekonomi

Kemaslahatan Umum

Sementara infrastruktur inklusif dilakukan untuk pemerataan ekonomi; kelembagaan, pembiayaan dan tindakan pembangunan infrastruktur yang terdesentralisasi; pembangunan infrastruktur diutamakan dan dimulai dari pinggiran dan pelosok; infrastruktur merupakan wujud kehadiran negara dalam menerapkan pendekatan kesejahteraan. Dan ujung dari pembangunan infrstruktur adalah kemaslahatan umum di bidang infrastruktur, yang berarti bahwa infrastruktur memberikan nilai tambah, nilai unggul, kemanfaatan pada kehidupan masyarakat, baik yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif. Disitulah makna kemaslahatan publikisme dalam pembangunan infrastruktur.

"Dengan begitu, infrastruktur inklusif mendukung kedaulatan politik negara, daerah, desa dan rakyat, oleh karenanya pembangunan infrastruktur yang dirintis oleh pemerintahan Joko Widodo ini sesuai dengan semangat DPD RI yaitu membangun infrastruktur Indonesia dari pinggiran," ujar Muqowam.

Meskipun begitu, Muqowam menganggap perlu adanya upaya agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejalan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang dilakukan oleh daerah, karena pada esensinya daerah lah yang tahu akan kebutuhannya.
Halaman Selanjutnya....