Pembangunan IKN untuk Kepentingan Nasional

"Sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non-Jawa," ujar Herman.

Meski begitu, dia mengakui bahwa untuk mewujudkan itu perlu waktu. Sejauh ini, pembangunan IKN sudah sesuai target. Secara keseluruhan pembangunan tahap pertama sudah 84,9 persen. Pembangunan Kantor Presiden mencapai 90 persen.

"IKN sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat mewujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN. Namun, untuk pembangunan tahap pertama menurut data yang saya peroleh sudah on the track," ujar Herman.

Ia mengatakan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL).

Menurut Herman, Kementerian ATR/BPN sedang menyelesaikan masalah itu. "Saat ini Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono sedang fokus dan melakukan percepatan menyelesaikan masalah pertanahan di IKN secara persuasif dan berkeadilan," ujar Herman.
Halaman Selanjutnya....