Pembangunan Ekosistem Pendidikan Berkualitas

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menekankan, pembangunan ekosistem pendidikan berkualitas harus bersama-sama. Khususnya kementerian dan lembaga terkait harus partisipatif dan kolaboratif untuk membuka akses layanan pendidikan berkualitas.

"270 juta orang Indonesia butuh layanan pendidikan dan layanan primer lainnya. Semuanya perlu merasa terpanggil untuk bersama-sama membangun negeri," ujarnya, dalam Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan VI, di Jakarta, Sabtu (30/7).

Suharyati mengakui, hal tersebut merupakan tantangan besar. Belum lagi dengan adanya pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan baru yaitu learning loss atau hilangnya proses pembelajaran.

"Tanpa pandemi kualitas pendidikan sudah berat apalagi dengan pandemi yang sudah 2,5 tahun," jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan, generasi muda selalu didorong untuk kreatif dan produktif berkarya. Pemerintah menilai energi mereka cukup besar sehingga perlu disalurkan untuk ikut membangun perekonomian bangsa berbasis karya kreatif, adaptif, dan inovatif.

Terbukti, berbagai karya seni, konten kreatif dengan memanfaatkan platform digital, hingga banyak aplikasi yang dikembangkan lahir dari generasi ini.
Tapi jangan lupa, kampanye mendorong generasi muda untuk produktif dan kreatif berkarya perlu diimbangi edukasi agar mereka sadar pentingnya melindungi setiap karya yang diciptakan baik benda maupun gagasan.

Tujuannya, agar setiap karya maupun ide yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak diklaim, dicuri, maupun ditiru oleh orang lain.
Terkait perlindungan itu, pemerintah telah menyiapkan instrumen berupa dokumen atau sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimohonkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pendidikan Vokasi
Lebih lanjut, Suharti mengatakan, kementerian dan lembaga memiliki tugas masing-masing, tapi semua disatukan melalui rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun panjang. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki tugas koordinasi mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, pihaknya dapat mendukung melalui pendidikan vokasi.

Dia menambahkan, semua hal yang pemerintah lakukan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, hal tersebut penting agar Indonesia tidak jadi negara biasa, tapi negara tangguh dengan jumlah penduduk besar keempat di dunia.

"Ada pepatah, butuh warga sekampung untuk mendidik dan membesarkan seorang anak. Anak-anak butuh layanan yang tidak hanya terjangkau aksesnya, tapi juga semakin baik kualitas," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto, berpesan kepada 59 peserta yang lulus pelatihan, bahwa sebagai pemimpin perubahan harus mampu merumuskan dan mendeskripsikan setiap permasalahan yang ada di organisasinya. Menurutnya, ketika ide muncul, pemimpin harus tahu pelaksanaannya sampai berhasil.