Pembangunan Bendungan Dukung Ketahanan Pangan
Foto: IstimewaJAKARTA - Pembangunan bendungan di Indonesia menuai respons positif dari dunia internasional. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait air serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi.
Presiden Forum Air Dunia (World Water Council) Loic Fauchon memuji Indonesia sebagai juara dalam hal pembangunan bendungan. "Tadi saya bicara dengan Presiden Jokowi, saya katakan Indonesia adalah juara dunia dalam hal pembangunan bendungan," katanya dalam konferensi pers 10th World Water Forum (Forum Air Dunia ke-10) di Jakarta, Rabu (15/2).
Loic mengatakan bendungan sangat dibutuhkan di tengah pertumbuhan demografi dan perubahan iklim karena kebutuhan air akan meningkat. Maka, peran bendungan menjadi penting karena cadangan air bisa disimpan.
- Baca Juga: Perjanjian ICA-CEPA Diklaim Selesai secara Substansi
- Baca Juga: Optimalkan Fungsi Bendungan
"Dengan kapasitas yang lebih banyak untuk menyimpan air dan mengingat salah satu upaya untuk ketahanan pangan dan memberi makan populasi, kita memerlukan bendungan untuk menyimpan cadangan air," katanya.
Pada kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut pemerintah Indonesia telah meresmikan pembangunan 38 dari total 61 bendungan sejak 2014. Pembangunan bendungan, menurut Basuki, punya peran penting untuk turut menjaga ketahanan pangan karena suplai air bisa diatur untuk mendukung produktivitas pertanian.
"Kita punya 7,3 juta hektare lahan sawah, tapi hanya 10 persen yang disuplai dari dam. Sisanya dari hujan, jadi cuma bisa tanam sekali setahun karena tidak ada reservoir. Kalau semua (dam) selesai, nanti akan ada tambahan 9-10 persen lahan irigasi. Dengan begitu, suplai air bisa diatur pola tanam sehingga lebih dari dua kali tanam setahun. Produksi meningkat sehingga terjadi ketahanan pangan," katanya.
Basuki mengatakan kalau seluruh bendungan baru tersebut selesai maka nantinya akan bisa mendukung kurang lebih 20 persen lahan sawah. Dia menambahkan kalau lahan sawah tersebut airnya dipasok dari bendungan maka lahan tersebut bisa diukur. Apabila pola tanamnya bisa diatur maka lahan sawah tersebut bisa dilakukan dua kali tanam dalam setahun.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Dewan Air Dunia, Presiden Jokowi juga menyampaikan arahan bahwa permasalahan air merupakan masalah global yang dihadapi banyak negara. Hal itu karena air menjadi salah satu sumber utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis.
Minat Jepang
Lebih lanjut, Menteri Basuki Hadimuljono mengungkapkan investor Jepang tertarik membangun bendungan sekaligus pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Papua, yang nantinya akan memasok listrik ke tambang PT Freeport Indonesia. Basuki mengatakan sekarang ini lagi diproses oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur agar investor Jepang itu bisa melakukan investasi pada bendungan dan PLTA di Papua.
"Investornya dari Jepang, dia sedang melakukan studi kelayakannya dan kami sudah memberikan persetujuan untuk studi kelayakan tersebut. Studi kelayakan itu dapat selesai tahun ini," ujarnya.
Berdasarkan data dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, proyek pembangunan PLTA dan bendungan di Papua memiliki nilai investasi 18,59 triliun rupiah. Proyek tersebut dalam tahap penyiapan dan sedang dilakukan penyusunan studi kelayakan. PLTA yang diperkirakan dapat menghasilkan daya sebesar 639 MW, nantinya dapat menyuplai listrik untuk tambang Freeport.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara, Muchamad Ismail
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Ini Gagasan dari 4 Paslon Pilkada Jabar untuk Memperkuat Toleransi Beragama
- 2 Irwan Hidayat : Sumpah Dokter Jadi Inspirasi Kembangkan Sido Muncul
- 3 Trump Menang, Penanganan Krisis Iklim Tetap Lanjut
- 4 Jerman Percaya Diri Atasi Bosnia-Herzegovina
- 5 Disbun Kaltim Fasilitasi Alih Fungsi Lahan Tambang Menjadi Perkebunan
Berita Terkini
- KPK Panggil Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
- Indonesia Dukung Pasar Kredit Karbon dalam Diskusi APEC
- AS-Filipina Tandatangani Kesepakatan tentang Pembagian Informasi Militer
- Jaga Netralitas di Pilkada, DPR Usulkan Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025
- Poltracking Indonesia Jadi Lembaga Paling Akurat Berkat 5 Lapis Verifikasi Data