Pembangunan Bendungan di Subang Dimulai

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan Bendungan Sadawarna, di Subang, Jawa Barat (Jabar). Bendungan ini diharapkan dapat mengatasi peningkatan kebutuhan irigasi dan air baku serta permasalahan banjir di Subang dan sekitarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan, embung, dan infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air. "Ini demi menuju kedaulatan pangan sebagai bagian dari Nawacita Pemerintah," ungkap Basuki di Jakarta, Senin (26/11).

Bendungan Sadawarna yang membendung Sungai Cipunegara memiliki kapasitas daya tampung 44 juta meter kubik (m3) dengan luas genangan 498 hektar (ha). Bendungan tersebut juga bermanfaat untuk irigasi seluas 4.500 ha di Subang seluas 2.500 ha dan Indramayu seluas 2.000 ha, sumber air baku masyarakat sebesar 4,48 m3 per detik dan potensi tenaga listrik sebesar 3 Megawatt (MW).

Pembangunan bendungan ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan Penyedia Jasa di Kantor Kementerian PUPR pada Kamis, (22/11). Konstruksi bendungan dibagi menjadi dua paket dengan total nilai kontrak 1,86 triliun rupiah.

Paket 1 dikerjakan penyedia jasa konstruksi PT Wijaya Karya - PT Daya Mulia Turangga - PT Barata Indonesia Kerjasaam Operasi (KSO) berupa pembuatan bangunan pengelak, pembangunan bendungan utama (Erath Fill Dam), pembuatan bangunan pengambilan (Intake Tenggelam) dan hidromekanikal yang menggunakan anggaran 970 miliar rupiah.

Paket 2 dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi PT. Nindya Karya - PT Adhi Karya KSO diantaranya pekerjaan relokasi jalan akses menuju bendungan, pembuatan bangunan pelimpah, dan bangunan fasilitas lainnya dengan nilai kontrak sebesar 898 miliar rupiah.

Proyek Strategis Nasional

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi mengungkapkan Bendungan Sadawarna salah satu dari 49 bendungan baru yang ditargetkan pembangunannya pada periode 2015-2019. Penyelesaian bendungan diharapkan tepat waktu dan mutu serta memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.

"Pembangunan dilakukan dengan kerja 3 shift per hari, 7 hari per minggu, dengan tetap memperhatikan K3. Untuk mencegah penyimpangan, dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR," ujar Hari. ers/E-10