Pemantau Pemilu Kecam Penghitungan Suara

BANGKOK - sebuah kelompok pemantau pemilu regional, The Asian Network for Free Elections (ANFREL), pada Selasa (26/3) mengkritik hasil awal pemilihan umum yang dilaksanakan Minggu (24/3) di Thailand dan menyebut pesta demokrasi itu telah cacat.

"Hasil yang tidak akurat telah merusak apa yang dipersepsikan sebagai integritas pemilihan umum," demikian komentar ANFREL.

Hasil pendahuluan yang dirilis Senin (25/3) oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand menunjukkan bahwa Partai Phalang Pracharat yang promiliter, unggul dalam penghitungan suara. Sementara partai populis, Pheu Thai, memimpin dalam jumlah kursi di parlemen dengan perolehan 137 berbanding 97 kursi untuk Phalang Pracharat.

Hasil resmi penghitungan suara diperkirakan bakal diumumkan pada 9 Mei, tetapi setelah 95 persen suara dihitung, Partai Thailand Pheu telah memenangkan kursi terbanyak.

Phalang Pracharat dipimpin oleh panglima militer Prayut Chan-ocha, yang memimpin junta sejak menyingkirkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 2014. Sementara itu, Pheu Thai, berafiliasi dengan saudara Yingluck, Thaksin Shinawatra, seorang miliuner di bidang telekomunikasi yang digulingkan dalam kudeta 2006. Partai-partai yang terkait dengan Thaksin telah menang dalam setiap pemilu sejak 2001.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilu Thailand, Charungvith Phumma, menyalahkan semua hasil yang ganjil, membingungkan dan bertentangan itu adalah akibat kesalahan teknis sumber daya manusia, media massa telah salah melaporkan data yang diberikan kepada mereka, serta akibat server yang telah diretas pihak tak dikenal.

Hasil awal membuat kedua partai unggulan, sama-sama mengklaim mereka memiliki mandat sah untuk membentuk pemerintahan koalisi pascajunta.

Akibat ketidakpastian ini, masing-masing kubu mengatakan mereka akan berusaha membentuk pemerintahan, tetapi kandidat perdana menteri yang juga kepala junta, Prayut Chan-Ocha, telah mengklaim kuat mendapatkan legitimasi dari hasil suara yang diadakan di bawah aturan baru yang ditulis oleh junta militer.

Para analis memperkirakan selama berhari-hari ke depan, masalah siapa yang meraih mandat masih akan dipersoalkan sehingga negosiasi untuk membentuk pemerintahan akan alot dan sulit.

Masalah Lainnya

Selain bermasalah pada penghitungan suara, Komisi Pemilu Thailand juga dikecam atas laporan tingkat partisipasi warga dalam pemilu lalu. Sebelumnya dilaporkan ada lebih dari 50 juta orang yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu. Tetapi kemudian jumlah pemilih dilaporkan sangat rendah hanya 64 persen saja.

Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara. Salah satunya adalah mantan PM Thailand yang saat ini berada dalam pengasingan, Thaksin Shinawatra.

"Benar bahwa kita harus menyebutnya pemilu kali ini telah terjadi kecurangan," kata Thaksin. "Semua orang di Thailand, kalangan internasional yang mengamati pemilihan di Thailand, tahu bahwa terdapat keganjilan," pungkas dia.ang/AFP/I-1