Pelosi Tolak Pemakzulan Trump

Walau desakan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump semakin kuat, ketua DPR AS, Nancy Pelosi, enggan menempuh langkah itu dengan alasan bahwa Trump tak sepadan untuk dimakzulkan.

WASHINGTON DC - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) yang juga politisi Demokrat terkuat saat ini, Nancy Pelosi, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Senin (11/3) mengatakan bahwa dirinya tak akan mendukung upaya pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump dan mengatakan bahwa hal itu tak sepadan diberikan pada Presiden AS yang berasal dari Partai Republik itu.

"Saya menolak langkah pemakzulan," kata Pelosi dalam sesi wawancara dengan The Washington Post, Selasa (12/3).

"Pemakzulan bisa memecah belah negara ini kecuali ada sesuatu yang kuat dan besar mendorongnya dan juga disepakati secara bipartisan. Saya pikir kita tidak perlu menempuh itu karena berisiko akan memecah belah negara dan pemakzulan tidak sepadan bagi dia (Trump)," imbuh Pelosi.

Komentar Pelosi itu merupakaan sebuah sinyal kuat bahwa kepemimpinan di Partai Demokrat tak mau gegabah untuk mengambil langkah-langkah yang ekstrem seperti menggulingkan presiden yang berkuasa.

Walaupun Pelosi yakin memakzulkan Trump dapat memecah belah negara, namun ia tetap berpendapat Trump tidak cocok menduduki jabatan presiden. "Saya kira dia tidak cocok untuk menjadi presiden," kata Pelosi. "Maksudku, secara etika tidak layak. Secara intelektual dan setiap kebijakannya pun tidak layak," tambah dia.

Trump dan para mitranya saat ini menghadapi beragam penyelidikan termasuk salah satunya penyelidikan yang diketuai Jaksa Khusus Robert Mueller yang sedang melakukan investigasi intervensi Russia dalam kampanye pemilu AS 2016 dan kemungkinan kolusi antara tim sukses Trump dengan Moskwa.

Trump membantah semua tudingan tersebut dan menyebut penyelidikan itu sebagai sebuah pemburuan yang sia-sia.

Mueller diperkirakan akan segera melaporkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung William Barr. Setiap bukti yang ditemukan Mueller dapat membuat Kongres mengambil tindakan kepada Trump.

Bisa Jadi Bumerang

Walau Pelosi tak mendukung pemakzulan, namun beberapa anggota DPR dari kubu Demokrat seperti anggota DPR yang baru, Rashida Tlaib, tetap ingin melakukan proses pemakzulan. Desakan bagi pemakzulan dipastikan akan meningkat jika bukti-bukti yang lebih serius atas kesalahan presiden bermunculan.

Namun politisi Demokrat lainnya enggan mengambil langkah pemakzulan karena hal itu akan jadi bumerang yang bisa menguntungkan dan mendongkrak popularitas kubu Republik saat pelaksanaan pemilu berikutnya. Mereka lebih nyaman dengan pertarungan politik di jalur pemilu daripada dengan melakukan pemakzulan karena hal itu akan membebani Kongres.

Anggota Kongres AS yang mengetuai komite kehakiman di DPR, Jerry Nadler, pada awal Maret lalu menegaskan bahwa Trump terbukti telah melanggar keadilan, namun menurutnya masih terlalu dini untuk melakukan pemakzulan.

"Saat ini kami belum memiliki semua bukti untuk disortir. Sebelum terjadi pemakzulan terhadap seseorang, kita harus bisa menyakinkan masyarakat Amerika bahwa hal itu patut dilakukan," pungkas Nadler dalam sesi wawancara di stasiun televisi ABC. ang/AFP/I-1