Pelibatan Pihak Ketiga Diperketat

Dalam menjalankan semua program, KKP perlu mengedepankan profesionalisme dan kualifikasi yang tepat bila ingin melibatkan pihak ketiga.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih berhati-hati ketika menggandeng pihak ketiga dalam menjalankan program kerja lembaga tersebut. Selain menghindari penyimpangan penggunaan anggaran, langkah itu juga untuk terhindar dari kasus hukum.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengingatkan bawahannya untuk tidak sembarangan menggandeng pihak ketiga saat menjalankan program kerja KKP. Peringatan itu penting agar pegawai lembaga pembina sektor kelautan dan perikanan tidak kembali tersandung kasus hukum seperti yang pernah menimpa Edhy Prabowo (mantan Menteri KP) dan sejumlah staf di KKP.

Peringatan itu terkait komitmen KKP untuk kembali mendapatkan penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangan tahun anggaran 2021. Dirinya berharap penilaian tahun ini seperti penilaian terhadap Laporan Keuangan TA 2020 yang baru dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mencapai zero temuan itu, Sakti Wahyu meminta jajarannya mengedepankan profesionalisme dan kualifikasi yang tepat bila ingin melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan semua program KKP.
Halaman Selanjutnya....