Pelepasan Saham Perusahan Bir Butuh Kajian

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku tidak menghalangi langkah pelepasan saham di PT Delta Djakarta. Pihaknya hanya meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuat kajian mendalam soal pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi DKI di perusahaan bir itu.

"Yang bikin persoalan itu, Pak Gubernur menyampaikan ke publik bahwa DPRD tidak setuju, lalu diadukan ke rakyat kan gitu. Sementara DPRD minta kajian terlebih dahulu ke Gubernur gitu loh," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, di Jakarta, Sabtu (9/3).

Dia menilai pihaknya perlu mengkaji aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di PT Delta Djakarta itu. Namun, akunya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belum memberikan kajian secara utuh soal rencana pelepasan saham tersebut.

"Ketika sahamnya dilepas, kita tahu kajiannya seperti apa. Tapi kajian belum ada, padahal dari seluruh yang ada, ini adalah salah satu BUMD yang paling sehat," ucapnya.

Diakui atau tidak, tegasnya, keberadaan saham di PT Delta Djakarta itu memberikan manfaat untuk pembangunan di Ibu Kota. Namun, fungsi pembangunan di perusahaan bir ini diakuinya muncul secara tidak langsung, melainkan melalui keuntungan atau deviden yang diberikannya setiap tahun.

"Ya, kalau bicara manfaat pasti ada karena memberikan dividen kepada Pemprov. Nah, dividen bisa dilakukan Pemprov untuk pembangunan kan gitu. Jadi kalau dikatakan nggak ada manfaatnya, ya ada manfaatnya gitu," ungkapnya.

Untuk menindaklanjuti pelepasan saham di perusahaan bir ini, Anies berkirim surat kembali kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, pada 31 Januari 2019. Surat ini meminta wakil rakyat di Kebon Sirih untuk segera menyetujui pelepasan saham di PT Delta Djakarta itu.

Surat ini merupakan surat kedua yang dikirimkan Anies setelah surat pertama pada 16 Mei 2018 tidak direspons oleh DPRD DKI. Dalam surat tersebut, Anies menanyakan kelanjutan surat permintaan pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk.

Sebelumnya, Anies meminta warga Jakarta untuk me-review calon anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta karena tidak sedikit anggota DPRD DKI Jakarta yang mencalonkan lagi di Pemilihan Legislatif nanti menjegal upayanya menjual saham bir.

"Kalau itu, saya meminta pada warga saja untuk me-review caleg-calegnya, itu lebih penting. Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol," kata Anies.

Diakuinya, saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir itu senilai 1,2 triliun rupiah. Selama ini, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi deviden sebesar 38 miliar rupiah per tahun. Nilai sebesar ini, tegasnya, bisa digunakan untuk membangun 100 ribu sambungan air bersih untuk warga Jakarta.

"Silakan ditanyakan kepada caleg itu, Anda mau memilih 1,2 triliun untuk memajukan dunia peralkoholan atau mau dipakai untuk memajukan air bersih? Kalau itu dipakai minimal 100 ribu sambungan baru air bersih," kata Anies. pin/P-5