Pelayanan Publik Banten Harus Berlandaskan Prinsip HAM

SERANG - Seluruh pelayanan Pemprov serta kabupaten/kota di Banten harus berandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penegasan ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, Senin (12/12), usai menerima piagam penghargaan Pembina HAM.

"Penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong upaya mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam setiap pelayanan publik di Banten," tandasnya. Pemerintah Provinsi Banten menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai provinsi pembina kabupaten dan kota peduli HAM.

Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung Wakil PresidenMa'ruf Amin, didampingi MenkumhamYasonna H Laoly, dalam kegiatan Puncak Peringatan Hari HAM ke-74 Tahun 2022 di Jakarta, Senin. "Semoga Banten benar-benar peduli HAM, termasuk mudah dalam mendirikan tempat-tempat ibadah, seperti gereja, mesjid, pura, dan sebagainya. Sebab selama ini, tidak mudah mendirikan tempat ibadah di Banten, terutama gereja," jelas salah satu warga Kabupaten Tangerang yang enggan disebut namanya.

Al menambahkan penghargaan tersebuttidak lepas dari peran dan kinerja seluruh bupati dan wali kota serta masyarakat Banten. Dengan penghargaan tersebut, dia berharap seluruh pelayan publik di instansi pemerintahan Banten dapat mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

"Yang diamanatkan oleh bapak wakil presiden dalam pidatonya kepada daerah-daerah agar terus mendorong aktivitas berdasarkan hak asasi manusia. Ini untuk pelayanan publik, hendaknya semua diarahkan berbasis pada prinsip dasar hak asasi manusia," jelasnya.

Selain itu, Al juga berpesan kepada semua pihak untuk dapat mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan. Sebab hal tersebut menjadi dasar dan peta jalan kehidupan bermasyarakat. "Dengan begitu, kita bisa mengatakan bahwa pada akhirnya semua untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pelayanan berbasis HAM adalah peta jalannya dalam menerjemahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Sementara itu, Ma'ruf Amin menyampaikan peringatan hari HAM Sedunia dapat dijadikan sebagai momen reflektif bagi seluruh pihak dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal. Bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari krisis, pemenuhan HAM merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan.