Pelayanan "Online" Terus Dipacu

Dengan begitu kata Hadi, nantinya dari seluruh proses perencanaan baik itu yang lima tahunan, tahunan, maupun teknis anggaran akan bisa dievaluasi tanpa pemerintah daerah harus datang ke Kemendagri. Semua ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan menghindarkan halhal bersifat negatif.

"Yang penting lagi menjaga konsistensitas antara perencanaan dan penganggaran. Ini yang paling berat antara e-planning dan e-budeting. Karena selama ini ada hasil Musrenbang, masuk dalam perencanaan RKPD itu berkurang, masuk lagi dalam KUA PPAS berkurang lagi. Masuk lagi dalam RAPBD berkurang lagi. Sehingga disamping transparansi tahapan pelaksanaan pembangunan tahunan secara konkret," urainya.

Di acara yang sama, Dirjen Keuda, Syarifuddin menambahkan, e-budgeting adalah aplikasi yang telah disiapkan sejak lama. Aplikasi ini diterapkan untuk mengawal regulasi. Diharapkan dengan diberlakukannya e-budgeting akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. "Kami meminta kepada daerah bahwa tidak ada pilihan lain bagi daerah kecuali harus bisa terapkan e-budgeting," katanya. ags/AR-3