Pelayanan Adminduk Harus Terlaksana Sampai Tingkat Desa

JAKARTA - Pelayanan administrasi kependudukan harus bisa terlaksana sampai tingkat desa. Maka, untuk merealisasikan itu, beberapa waktu yang lalu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Perjanjian ini terkait dengan pemanfaatan data kependudukan untuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (24/8). Menurut Zudan, dengan adanya perjanjian kerjasama itu diharapkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dapat terlaksana hingga di level pemerintahan tingkat desa.

"Maka untuk merealisasikan pelayanan adminduk yang sukses dan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat di tingkat desa diperlukan adanya persiapan-persiapan," kata Zudan.

Persiapan pertama yang harus diperhatikan, lanjut Zudan, adalah persiapan mental. Karena itu, setiap operator pelayanan adminduk di tingkat desa nantinya harus punya komitmen tinggi dalam melayani warga. Juga memiliki integritas. Dua hal ini sangat penting, terutama terkait dengan masalah perlindungan kerahasiaan data pribadi.

Kata Zudan lagi, tidak boleh operator kemudian membocorkan atau menyebarkan data pribadi penduduk. Data pribadi penduduk hanya boleh diambil atau digunakan atas persetujuan penduduk yang memiliki data tersebut. "Persiapan kedua, ketersediaan infrastruktur," ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan layanan di tingkat desa membutuhkan alat dan jaringan. Tentunya dukungan kepala daerah dan instansi terkait setempat sangat dibutuhkan.

?Ada pelayanan adminduk di pemerintahan tingkat desa yang dapat dijadikan best practice, seperti di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Wonogiri, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Blitar," ujarnya.

Kata dia, kepala daerah di kabupaten-kabupaten tersebut punya komitmen nyata dalam mendorong layanan adminduk bisa terlaksana hingga tingkat desa. Dan yang tidak kalah penting, koordinasi Dinas Dukcapil dengan instansi terkait, khususnya dengan Dinas Kominfo terkait jaringan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sangat diperlukan.

"Karena ini berkontribusi besar pada terealisasinya pelayanan tersebut," imbuhnya.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan, realisasi pelayanan adminduk di tingkat pemerintahan desa harus didukung dan terus didorong. Sebab, ini penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan desa. Kerja sama dengan Ditjen Dukcapil juga dapat berdampak positif untuk meningkatkan ketertiban administrasi desa.

"Institusi pemerintahan desa juga diharapkan dapat mendorong penduduk untuk aktif memutakhirkan datanya," katanya.