Pelaku Usaha Perikanan Didorong Berdaya Saing Global

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara rutin membina pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya. Langkah itu sebagai upaya untuk meningkatkan kspor produk perikanan Indonesia di tengah pandemi Covid-19 melanda dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia. Selain menjamin kualitas dan mutu, industri perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan didorong untuk menghasilkan produk yang digemari konsumen serta berdaya saing secara ekonomis.

"Jajaran KKP saya minta untuk memastikan dan menjamin tidak ada lagi kasus penolakan produk perikanan Indonesia di negara tujuan. Langkah-langkah ini akan mengokohkan struktur usaha perikanan nasional dengan multiplier effects menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," kata Trenggono saat Rapat Koordinasi Nasional BKIPM dalam siaran persnya, Senin (1/3).

Dia juga meminta semua stakeholder menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Konsep keberlanjutan ini manfaatnya tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga kesinambungan usaha perikanan.

Dalam rakornas itu, Trenggono meminta jajarannya serius merealisasikan tiga program terobosan KKP 2021-2024, meliputi peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kemudian, kata Trenggono menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan.

Terobosan Pemerintah

Selain itu, KKP, lanjutnya, juga mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah Indonesia. "Terobosan ini merupakan langkah strategis KKP untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina menjelaskan pihaknya siap mendukung program unggulan tersebut sesuai tugas fungsinya sebagai otoritas kompeten pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina, pengendalian mutu keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.

"Adapun tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mendapatkan satu konsep bagaimana BKIPM bersama pihak-pihak terkait menyamakan persepsinya terhadap program unggulan KKP sesuai arahan Pak Menteri," katanya.