Pelaksanaan UNBK di Jakarta Harus Jadi Contoh

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperketat pengawasan ujian nasional berbasis komputer di sekolah-sekolah. Terlebih, DKI Jakarta mulai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen di seluruh sekolah di Jakarta. Pada 9 - 12 April 2018 besok, pemerintah menggelar UNBK tingkat SMA/MA secara serentak.

"Sekarang ini kan sudah mulai 100 persen sekolah menjalankan UNBK. Jangan sampai ketika sudah 100 persen, penanganannya amburadul. Pelaksanaan maupun hasil UN di Jakarta ini harus jadi contoh buat kota-kota lainnya di Indonesia," ujar anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa, di Jakarta, Minggu (8/4).

Menurutnya, persoalan utama dalam pelaksanaan UNBK di Jakarta adalah sinkronisasi soal-soal UN di setiap perangkat komputer dan jaringan listrik PLN. Dia berharap, setiap kendala ini bisa diminimalisir karena sangat menganggu konsentrasi dan psikologis peserta didik.

"Yang perlu diawasi juga masalah padam listrik. Makanya, saya minta Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik. Sebab, saat mengerjakan ujian lalu listriknya mati itu sangat mengganggu konsentrasi siswa secara psikologis," katanya.

Termasuk pelaksanaan UNBK di Kepulauan Seribu. Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta serius menangani setiap permasalahan yang selama ini ditemui selama UNBK. Dia berharap, pelaksanaan UNBK kali ini bisa membawa nama Jakarta lebih baik.

Pengaduan

Terpisah, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali menerima sejumlah pengaduan terkait persiapan pelaksanaan UNBK SMA tahun 2018 yang akan berlangsung mulai 9 April besok. Pelaksanaan UNBK ini diperkirakan akan berpotensi mengalami kendala teknis, mengingat jumlah peserta dan sekolahnya lebih banyak dibandingkan SMK.

"Dari pantauan FSGI dan jaringannya, persiapan UNBK SMA baik di Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tengara Barat, dan Bengkulu. Secara umum persiapan sudah baik, namun masih diwarnai kesulitan sinkronisasi karena kesiapan teknisi yang kurang memadai khususnya di MA," ujar Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo.

Tak sedikit, lanjutnya, sejumlah sekolah kekurangan jumlah komputer sehingga sekolah harus pinjam ke pihak-pihak lain. Hal ini memerlukan biaya tambahan yang lebih besar dibandingkan jika UN berbasis kertas. Apalagi sebagian besar melakukan UNBK dalam 3 sesi walaupun ada yang 1 sesi seperti sekolah swasta di Jakarta.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan UNBK di seluruh sekolah di Jakarta, termasuk paket B dan C kesetaraan. Menurutnya, terdapat sebanyak 2.161 sekolah yang ditargetkan menggelar UNBK 2018 mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

pin/P-5