Pejabat Dinkes Pamer Gaji Rp34 Juta Diperiksa

JAKARTA - Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan (dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama, diperiksa karena pamer gaji 34 juta rupiah sampai viral di media sosial. "Prinsipnya semua yang ditulis Bu Ngabila sudah diklarifikasi, telah diperiksa. Laporannya sudah kami kirim. Kami juga sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Selasa (23/5).

Ani belum bisa memastikan sanksi untuk Ngabila karena pemeriksaannya belum selesai. "Pokoknya laporan dari Dinkes sudah dilakukan," ujar Ani. Terkait penonaktifan Ngabila dari jabatannya, Ani menyebutkan, pemberian sanksi akan mengacu ke aturan.

"Oh enggak bisa semudah itu. Nanti kita lihat aturan-aturannya seperti apa. Lalu yang dilanggar apa saja. Kita koordinasi terus dengan Inspektorat. Kita nggak bisa menentukan sendirian," papar Ani.

Ngabila Salamatelah memamerkan besaran gajinya di akun Twitter @Ngabila. Dalam unggahannya 15 Mei, akun @Ngabila menampilkan pernyataan sebagai berikut. "Saya teman Menkes setiap saat bisa kita kritik kapan saja. Saya bukan bawahannya. ASN mah klo mau jilat atasannya lgs yg promosiin," tulis Ngabila.

"Saya eselon 4 di DKI THP udah 34 jt sebulan, ngapain capek-capek jadi eselon dua kementerian. Kalau ga kenal saya, jgn nakar saya. Pasti salah," tulis Ngabilalagi. Namun, unggahan tersebut telah dihapus oleh Ngabila. Ngabila sudah menyadari memamerkan gaji merupakan sikap tidak bijak. Dia minta maaf karena perilakunya tersebut.

"Saya juga minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan, juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tsb," katanya. "Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk semua saudara saya yang membaca," ujar Ngabila dalam cuitannya.

Sebelumnya, terkait pamer Ngabila ini, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI tidak pamer harta demi menjaga hati masyarakat. "Pejabat publik jangan melukai hati masyarakat dengan pamer. Kita jangan sesumbar yang tidak perlu," jelasnya.

Menurut William, inspektorat harus mengawasi ketat anak buah agar tidak pamer harta kekayaan di media sosial. "Inspektorat kepegawaian, juga harus memiliki mekanisme pemberian sanksi yang jelas agar ASN yang pamer harta bisa diberikan sanksi," ujar William.