PBB Siapkan Bantuan Kemanusiaan

DK PBB siap menghapus rintangan sanksi atas Korut demi memudahkan bantuan kemanusiaan. Jika tak ada aral melintang, arahan bantuan kemanusiaan akan keluar awal pekan mendatang.

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan siap untuk mendukung proposal Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk menghapus beberapa rintangan bahwa sanksi keras terhadap Korea Utara (Korut) demi memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Informasi ini berdasarkan dokumen yang diperoleh oleh kantor berita AFP.

Inisiatif DK PBB ini dilontarkan setelah terjadi krisis kemanusiaan di Korut yang menyebabkan sekitar 10 juta orang atau hampir setengah dari populasi di Korut, mengalami kekurangan gizi, menurut pejabat PBB yang telah melaporkan terjadinya penurunan produksi pangan tahun lalu.

Dalam ketetapan resolusi PBB disebutkan bahwa sanksi tidak boleh mempengaruhi bantuan kemanusiaan, tetapi organisasi bantuan berpendapat bahwa perdagangan yang ketat dan langkah-langkah perbankan menciptakan hambatan birokrasi dan memperlambat aliran pasokan vital.

"Sebuah proposal AS yang diajukan bulan lalu akan memberikan instruksi yang jelas untuk membantu organisasi dan pemerintah untuk mengajukan pengecualian sanksi PBB untuk Korut," demikian tercantum dalam dokumen yang diterima AFP.

Setelah selama sepekan dilakukan negosiasi, komite sanksi PBB diperkirakan akan memberikan persetujuan final atas arahan pencabutan blokade bantuan kemanusiaan pada Senin (6/8) pekan mendatang.

Setelah disetujui, pemberitahuan akan dikirim ke-193 negara anggota PBB oleh komite untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang pembebasan mekanisme bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang akan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korut," imbuh dokumen itu.

Langkah itu dilakukan saat AS menyerukan tekanan maksimum harus dipertahankan terhadap Korut agar memaksa Kim Jong-un menindaklanjuti janjinya bagi denuklirisasi di Semenanjung Korea. Seruan pelunakan sanksi diajukan oleh Russia dan Tiongkok.

Sementara itu Duta Besar AS di PBB, Nikki Haley, mengatakan agar PBB tak melakukan apapun hingga Pyongyang mengambil langkah-langkah perlucutan bagi program nuklir dan senjata misil mereka. Sementara itu seorang pejabat AS menyatakan dokumen itu harus secara tegas menjamin adanya keadaan kritis dan aktivitas penyelamatan kemanusiaan benar-benar dibutuhkan di Korut.

"AS secara tegas menyatakan akan melanjutkan upaya mempertahankan sanksi hingga kita mendapatkan apa yang diharapkan yaitu denuklirisasi Korut yang tuntas dan bisa diverifikasi," kata pejabat AS itu.

Kekurangan Dana

DK PBB tahun lalu mengadopsi tiga sanksi yang menargetkan ekonomi Korut sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir keenam Pyongyang dan serangkaian peluncuran rudal balistik. Sanksi-sanksi itu melarang ekspor komoditas mentah Korut, membatasi impor berbagai barang dan pasokan minyak yang vital bagi militer negara itu.

"Sanksi ekonomi tidak seharusnya berdampak terhadap aksi kemanusiaan yang tidak memihak. Namun faktanya justru terjadi sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan," kata Simon Schorno, kepala operasi bantuan untuk Palang Merah Internasional di Asia.

"Kami belum melihat panduannya tetapi kami telah dijanjikan bahwa mereka akan mempercepat prosedur, pengecualian, dan secara umum membuat proses berjalan lebih lancar. Kami berharap bahwa pedoman ini akan membuat pekerjaan kami lebih mudah," imbuh dia.

Selain berharap bisa mencabut blokade sanksi, PBB juga saat ini menghadapi kekurangan dana besar untuk operasi bantuannya di Korut. Permintaan untuk mendapatkan 111 juta dollar AS dalam pendanaan untuk makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya untuk enam juta warga Korut, sejauh ini hanya diperoleh sebesar 12 juta dollar AS atau10,9 persen dari jumlah total yang diperlukan.

AFP/I-1