PBB Pertimbangkan Mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Haiti karena Peperangan Geng
Seorang wanita dan anaknya melarikan diri dari rumah mereka akibat kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti, Rabu (20/11).
Foto: IstimewaNEW YORK - Para diplomat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (20/11) menyuarakan dukungan luas untuk mengubah misi keamanan yang membantu polisi Haiti memerangi perang geng yang meningkat menjadi misi penjaga perdamaian PBB formal, meskipun Russia dan Tiongkok tetap menentang.
Dikutip dari The Straits Times, krisis keamanan Haiti meningkat secara dramatis bulan ini ketika geng-geng menembaki pesawat-pesawat komersial, penerbangan ke negara itu dihentikan, perdana menteri diganti, dan geng-geng bersenjata menyerang sebagian ibu kota yang sebelumnya terhindar dari kekerasan terburuk.
Para pemimpin negara Karibia telah berulang kali meminta agar misi Dukungan Keamanan Multinasional atau Multinational Security Support (MSS) yang telah lama tertunda dan kekurangan sumber daya yang sebagian dikerahkan pada bulan Juni diubah menjadi misi penjaga perdamaian untuk meningkatkan pendanaan.
Usulan tersebut diedarkan dalam rancangan resolusi oleh Amerika Serikat dan Ekuador pada awal September, tetapi dikeluarkan dari resolusi akhir yang memperbarui mandat MSS di tengah penentangan dari Russia dan Tiongkok, keduanya pemegang hak veto.
Sementara semua perwakilan lain dalam pertemuan tersebut menyuarakan dukungan atau keterbukaan untuk mengubah MSS, sebuah proses panjang yang memerlukan laporan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Russia dan Tiongkok tetap menentang.
Mereka berpendapat Haiti membutuhkan perdamaian yang lebih mapan untuk membenarkan pengiriman misi penjaga perdamaian dan bahwa permintaan pemerintah Haiti tidak sah karena kepemimpinannya tidak dipilih dan dirusak oleh pertikaian yang berkelanjutan.
Russia dan Tiongkok menyarankan untuk memfokuskan sumber daya pada pemenuhan janji yang dibuat pada MSS yang ada.
"MSS yang hadir di Haiti, meskipun diliputi niat baik, tengah menghadapi tantangan besar," kata Duta Besar Haiti untuk PBB Antonio Rodrigue.
"Sumber daya keuangan, manusia, dan logistik saat ini sama sekali tidak memadai untuk menanggapi skala ancaman tersebut."
Misi saat ini, yang disetujui pada Oktober 2023 setahun setelah Haiti pertama kali memintanya, saat ini telah mengerahkan sekitar 400 tentara, sebagian besar dari Kenya, sebagian kecil dari lebih dari 3.100 tentara yang dijanjikan oleh beberapa negara. Dana khusus yang disediakan kurang dari 100 juta dollar AS.
Rodrigue menambahkan bahwa misi penjaga perdamaian baru harus belajar dari kesalahan intervensi masa lalu di Haiti, yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan memicu epidemi kolera yang mematikan.
Jean "Bill" Pape, pakar penyakit menular terkemuka Haiti yang putranya diculik tahun lalu, memberi tahu dewan tentang meningkatnya pengunduran diri di organisasi kesehatannya, dengan lebih dari dua pertiga karyawannya terpaksa meninggalkan rumah mereka.
"Merupakan tugas yang sulit bagi warga Haiti mana pun untuk meminta pasukan asing ke tanah kami sendiri," katanya.
"Namun, jika tidak ada yang dilakukan, alternatifnya adalah genosida besar-besaran yang sudah dimulai, sesuatu yang hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk mencegahnya."
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Stok BBM Nataru Aman, Pertamina Siapkan Layanan 24 Jam di 242 SPBU Jalur Tol dan Wisata
- 2 Apakah Ini Tanda Pilkada DKI Satu Putaran Saja, Pramono-Rano Menang Dalam Rekapitulasi Suara Tingkat Kota/Kabupaten
- 3 Wamenag: Presiden Prabowo Minta Biaya Haji 2025 Tetap Rasional dan Efisien
- 4 Ini Daftar Pemenang AMI Awards 2024, Salma Salsabil dan Sal Priadi Jadi Artis Solo Terbaik
- 5 Tersajinya "Derby" Jatim Persebaya vs Arema di Liga 1 Indonesia
Berita Terkini
- Vietnam Terancam Menjadi Sasaran Tarif Impor Trump
- Jangan Khawatir, Kenaikan PPN Tak akan Menyasar UMKM
- Presiden Prabowo Tegaskan PPN 12 Persen Hanya Berlaku untuk Barang Mewah
- Di Ujung Tanduk, Pengadilan Banding AS Mengkuatkan Undang-undang yang Paksa Penjualan TikTok
- KPK Periksa Pejabat Pemkot Bandung Soal Aliran Dana ke DPRD, Ini Nama-namanya