PBB Embargo Ekspor Korut hingga 1 Miliar Dollar AS

WASHINGTON - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara (Korut) karena negara pimpinan Kim Jong-un ini melakukan uji coba rudal balistik antarbenua. Sanksi itu berupa embargo ekonomi yang memangkas kegiatan ekspor hingga satu miliar dollar AS atau sekitar 13,3 triliun rupiah.

Sanksi terbaru itu akan membuat Korut semakin terisolasi dalam kancah global. Paket sanksi terhadap Korut merupakan resolusi yang dirancang Amerika Serikat dan menjadi yang pertama yang dijatuhkan negara adidaya itu terhadap Pyongyang, di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. T

ak cuma itu, untuk pertama kalinya, Tiongkok ikut menyetujui resolusi yang memberatkan sekutu terdekatnya itu.

Dalam resolusi sanksi tersebut, PBB melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan, dan seafood dari Korut. Selain itu, PBB melarang Korut menambah jumlah pekerja untuk dikirimkan ke luar negeri, yang menjadi salah satu devisa terbesar bagi rezim Kim.

Sanksi itu juga mencegah perusahaan Korut bekerja sama dengan firma asing, melarang adanya investasi baru untuk kolaborasi yang sudah berjalan, dan menambahkan sembilan pejabat Korea Utara serta empat entitas, termasuk bank valuta asing Korut dalam daftar hitam PBB.

"Tindakan Korea Utara yang serampangan dan tidak bertanggung jawab terbukti merupakan hal yang mahal bagi rezim tersebut," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sembari memuji sikap Tiongkok.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Liu Jieyi, mengatakan resolusi DK PBB menunjukkan bahwa dunia bersatu dalam sikapnya mengenai nuklir di semenanjung Korea. Dia juga menyambut baik pernyataan Menlu AS sebelumnya bahwa AS tidak bermaksud mengupayakan perubahan rezim atau memprioritaskan penyatuan kembali Korea.

Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara dalam sebuah pertemuan regional akhir pekan ini. Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha, mengatakan bersedia untuk berbicara dengan mitranya dari Pyongyang jika muncul kesempatan secara alami.

Tiongkok Diawasi

Sementara itu, Diplomat tertinggi AS untuk Asia, Susan Thornton, mengungkapkan AS akan mengawasi Tiongkok secara ketat untuk memastikan ada tekanan dalam rangka menerapkan sanksi PBB terhadap Korut.

Menurutnya, pada masa lalu ada pola Tiongkok mematuhi sanksi, tapi kemudian dari waktu ke waktu berubah kembali. Untuk itu, pemerintahnya ingin memastikan sanksi baru tersebut bukan semacam episode bolak-balik yang pernah terjadi.

"Saat ini kami tidak mempertimbangkan usulan Tiongkok untuk membekukan latihan militer AS dengan Korea Selatan, sebagai pertukaran untuk Korea Utara menghentikan pembangunan nuklir. Kami menolak kesetaraan moral yang tersirat dari proposal itu," ujarnya, di Manila, Minggu (6/8). Rtr/SB/AR-2