Paus Fransiskus Tekankan Pentingnya Wujudkan Keadilan Sosial yang Tertulis dalam Pembukaan UUD 45

"Contohnya, pemerintah keluarkan surat utang bertenor 40 tahun. Ujung-ujungnya yang menjadi standby buyer Bank Indonesia. Itu kan sama saja dengan mencetak uang. Itu kan inflasi. Akhirnya rakyat yang menderita," katanya. Belum lagi soal investor asing.

Kalau hanya sekadar mencari investor asing tidak susah, tetapi mencari yang berkualitas dan bonafide itu yang susah. "Tesla pilih berinvestasi di Thailand dan Malaysia, padahal bahan bakunya ada di Indonesia meski pemiliknya Tiongkok," kata Siprianus. Menurutnya, para pejabat hanya berpikir jangka pendek. Mereka mau menyerahkan satu pulau untuk investasi energi tenaga surya, tapi anehnya kabelnya ditarik ke negara tetangga. "Ini kan gak ada nilai tambahnya buat rakyat Indonesia. Mental seperti ini tidak ada keadilan sosialnya. Kita malas, maunya jadi calo. Negara tetangga kita kaya karena kemalasan kita," katanya.

Reformasi Total

Dengan mental seperti itu, Siprianus menjelaskan, susah bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Sesaat masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas, tidak lama turun lagi ke negara berpenghasilan menengah bawah.

"Itu karena pengaruh devaluasi rupiah yang penyebab utamanya utang dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Obligasi Rekap BLBI yang menghisap darah fiskal nasional. Utang terus membengkak. Lalu kita membandingkan rasio utang terhadap PDB Indonesia dengan negara-negara maju yang cadangan devisanya mencapai ribuan triliun dollar AS. Rasio utang meninabobokan kita." Tanpa reformasi total dalam pengelolaan utang, pengembangan SDM, dan penguatan industri berbasis teknologi tinggi, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.
Halaman Selanjutnya....