Patuhi Prokes untuk Cegah Gelombang Ketiga Korona

JAKARTA - Semuanya elemen bangsa harus disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dam menjalani aturan dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga Covid-19. Ancaman gelombang ketiga hanya dapat dihindari dengan kedisiplinan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengendalian Covid-19 yang telah ditetapkan. "Semua elemen bangsa harus disiplin menjalankan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 yang telah ditetapkan. Satu saja pihak yang tidak disiplin akan mengacaukan upaya pengendalian yang dilakukan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/10).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di saat pemerintah membuka kembali pintu masuk bagi wisatawan mancanegara dalam beberapa pekan terakhir, turut mengemuka pula kabar ada tokoh publik yang tidak menjalani kewajiban karantina usai bepergian dari luar negeri. Peristiwa itu, menurut dia, menciptakan dampak buruk bagi upaya pengendalian Covid- 19, di tengah perkiraan sejumlah pakar terkait adanya potensi gelombang ketiga penyebaran virus korona pascaliburan akhir tahun di Tanah Air.

Rerie menegaskan tokoh publik yang menjadi panutan banyak orang seharusnya memberikan contoh yang baik dan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mematuhi sejumlah kebijakan pemerintah. Apalagi dalam kasus tersebut yang diabaikan adalah kebijakan yang bertujuan menjaga agar virus tidak menyebar lebih luas lagi. Rerie menilai upaya pengendalian Covid-19 tidak akan berhasil tanpa peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh publik dan aparat keamanan, yang merupakan bagian dari elemen masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan setiap kebijakan dalam pengendalian penyebaran virus korona di Tanah Air.

Sanksi Tegas

Ketegasan para pemangku kepentingan dalam menerapkan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan itu, menurut dia, harus dilakukan demi menegakkan aturan dan kelancaran proses pengendalian Covid-19. Menurut Rerie, kolaborasi yang baik antara elemen bangsa selama pandemi ini terbukti mampu menekan jumlah kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut jangan dirusak dengan ketidakdisiplinan sebagian masyarakat dalam menjalankan kewajiban mematuhi aturan pengendalian penyebaran Covid-19 yang berlaku.

Mempertahankan terkendalinya Covid-19, menurut Rerie, membutuhkan konsistensi semua elemen bangsa dalam melaksanakan sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, khawatir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di wilayah ini berlanjut atau naik level karena munculnya klaster pondok pesantren. "Saat ini, PPKM Level 3 di Gunung Kidul mengikuti aglomerasi DIY.

Dengan adanya klaster baru yang muncul di Gunung Kidul, kami khawatir akan banyak klaster baru. Levelnya tidak turun atau mungkin justru naik," kata Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Dewi Irawaty. Menurutnya, ekses dari kebijakan PPKM Level 3 berlanjut dan atau naik sangat luas, khususnya bagi sektor pariwisata Gunung Kidul, yang mana saat ini dalam proses persiapan untuk pembukaan uji coba terbatas. Namun demikian, Dewi mengatakan munculnya klaster pondok pesantren ini menjadi bentuk peringatan bahwa Covid- 19 belum sepenuhnya hilang. Untuk itu, masyarakat harus tetap disiplin terhadap prokes, termasuk adanya satuan tugas jangan sampai lengah dalam melaksanakan pengawasan.

"Setidaknya pastikan ada Satgas internal di pondok pesantren dan sekolah yang memantau secara ketat," katanya. Pada Oktober ini, Gunung Kidul muncul klaster pondok pesantren dan kasus terpaparnya pelajar di SMP Negeri 2 Panggang. Setelah kemunculan klaster tersebut, dinamika kasus baru Covid-19 di Gunung Kidul terbilang kembali melandai. Sampai hari ini tercatat ada 69 kasus aktif, 1.025 kasus meninggal dunia, dan 16.785 kasus sembuh. "Hari ini ada penambahan tiga kasus baru, dan enam pasien sembuh. Sehingga kasus aktif di Gunung Kidul masih ada 68 kasus, baik yang dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri," katanya.