Paslon Langgar Protokol Kesehatan Harus Diberi Sanksi

Mestinya, lanjut Arif, partai pengusung dan Paslon bersama tim pendukungnya punya komitmen untuk secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mereka mestinya menjadi contoh penerapan protokol kesehatan. Bukan justru jadi contoh melanggar protokol kesehatan.

"Ini sangat disayangkan. Mereka yang akan jadi calon pemimpin daerah yang diharapkan masyarakat jadi pemimpin dalam memerangi virus, justru mencontohkan hal yang buruk, melanggar protokol kesehatan," katanya.

Dalam hal ini, kata Arif, KPU sebagai penyelenggara pemilihan harus tegas untuk membatasi jumlah massa yang boleh ikut dalam proses pendaftaran calon. Tidak hanya itu, Bawaslu juga mesti sama tegasnya.

Minta ke kepolisian atau aparatur Satpol PP untuk menertibkan kerumunan massa saat pendaftaran calon. Pihak gugus tugas Covid juga mesti mengingatkan dengan keras pihak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

"Suasana pandemi Covid yang berdampak serius terhadap kesehatan dan ekonomi rakyat yang belum ditemukan obat virusnya harusnya menjadi perhatian serius para pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada. Makanya harus ada sanksi tegas bagi yang melanggar," ujar Arif.
Halaman Selanjutnya....