Partai Pro-Junta Masih Unggul

BANGKOK - Berdasarkan hasil hitung cepat dari pemilihan umum di Thailand yang diumumkan pada Minggu (24/3) malam, Komisi Pemilu Thailand menyatakan bahwa partai promiliter, Phalang Pracharat, sedikit memimpin atas raihan hitungan suara dibandingkan lawannya dari partai demokrasi oposisi, Partai Pheu Thai.

"Setelah lebih dari 90 persen penghitungan suara yang masuk, Partai Phalang Pracharat, unggul dengan jumlah suara sebanyak 7,3 juta (97 kursi)," demikian pengumuman Komisi Pemilu Thailand. "Pada urutan kedua dengan raihan suara 6,6 juta diduduki partai oposisi utama, Partai Pheu Thai (125 kursi)," imbuh Komisi Pemilu.

Phalang Pracharat menginginkan agar kepala junta, Prayut Chan Ocha tetap berkuasa. Sementara Pheu Thai adalah partai yang memiliki kaitan dengan keluarga Shinawatra.

Pemilu yang digelar Minggu adalah yang pertama digelar sejak kudeta 2014. Pada pemilu kali inim tercatat ada 51 juta pemilik hak suara yang memenuh syarat dan lebih dari 7 juta pemilik suara itu adalah pemilih pertama yang berusia 18 hingga 25 tahun.

Palang Pracharath hanya membutuhkan 126 kursi di majelis rendah untuk mengamankan mayoritas parlemen. Hal ini dengan mudah dicapai jika partai promiliter itu beraliansi dengan partai-partai kecil.

Sementara itu Partai Pheu Thai membutuhkan 376 kursi di majelis rendah untuk memimpin mayoritas secara keseluruhan, dan hal itu hampir tidak mungkin terjadi karena saat ini partai itu memiliki ikatan yang rumit dengan faksi prodemokrasi.

"Kebuntuan sangat mungkin terjadi," kata ilmuwan politik Napisa Waitoolkiat dari Universitas Naresuan.

Kabar terakhir dari pesta demokrasi di Thailand menyebutkan bahwa kandidat perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan partainya siap untuk berkoalisi, namun mereka tak akan bergabung dengan partai yang mendukung petahana Prayut Chan-Ocha.

Pesan Raja

Beberapa jam sebelum pelaksanaan pemilu, Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan agar rakyatnya mendukung pemimpin "baik" untuk mencegah "kekacauan".

Berdasarkan aturan, pihak Kerajaan Thailand harus menjaga jarak dengan urusan politik, dan pernyataan Raja Maha Vajiralongkorn walau sama sekali tak mengatakan soal pemilu, sempat membuat keresahan. ang/AFP/BangkokPost/I-1