Partai Demokrat Mencari Arah Politik

BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat akan menggelar musyawarah daerah (Musda) pada 19 Februari di Bandung, untuk mencari arah politik pada tahun 2024. Demikian Ketua Steering Committee (SC) Musda V DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya di Bogor, Selasa (18/1).

"Yang jelas arahnya, untuk memenangkan suara dalam Pemilu 2024," ungkap Asep. Menurutnya, musda akan dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi partai. Asep menyebutkan, musda menjadi ajang para Ketua Dewan Pimpinan Cabang memilih calon terbaik untuk menjadi Ketua DPD Periode 2022-2027.

Selanjutnya akan menjalani uji kelayakan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ini merupakan pesta demokrasi kader Demokrat Jawa Barat dan momen konsolidasi untuk memperkuat partai," ujar Asesp.

Kemudian, AD/ART memberikan diskresi kewenangan kepada Ketua Umum AHY untuk menetapkan Ketua DPD Demokrat periode berikutnya. Tentu hal itu dengan berbagai pertimbangan seperti kemampuan menggerakkan organisasi.

"Kita yakin, di tangan yang tepat, Demokrat Jabar bisa terus memperjuangkan harapan rakyat, memenangkan suara pileg dan pilkada maupun bagi Ketum AHY dalam pilpres," ujar legislator asal Kabupaten Bogor itu.

Di samping itu, dia menyebutkan bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan AHY dan Ketua DPD Irfan Suryanagaraberhasil meraih capaian seperti mengatasi upaya kudeta.
"Pengalaman ini membuktikan Demokrat Jabar membutuhkan kepemimpinan yang kuat, mengakar, dan memahami karakter rakyat untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2024," tandas Asep.

Posko Kekerasan

Sementara itu DPP Partai Nasdem membuka posko pengaduan kekerasan seksual di setiap Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 provinsi. Demikian Ketua Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, saat peresmian posko, di Jakarta.

Menurut dia, posko pengaduan kekerasan seksual merupakan bentuk komitmen Nasdem untuk masyarakat. Hal ini terutama bagi penyintas dan korban kekerasan seksual. Posko untuk mendukung dan advokasi mereka.

Semoga posko bisa menjadi tempat korban melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Posko juga menjadi pusat layanan dan pendampingan hukum, hingga penanganan kesehatan mental jangka pendek bagi korban.

"Masyarakat yang ingin mengajukan aduan, bisa langsung ke kantor DPW terdekat atau secara online," ujar Amelia. Partai Nasdemakan menggandeng lembaga bantuan hukum seperti LBH Apik untuk bantuan advokasi.

Amelia mengatakan catatan tahunan Komnas Perempuan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 kasus kekerasan naik 800 persen. Angkanya bahkan bertambah pada tahun 2020-2021 dan belum ada tanda-tanda penurunan.