Parlemen Tiongkok Setujui Usulan Revisi Kebijakan Fiskal Pemerintah

Dari perspektif dunia, sangatlah sulit bagi ekonomi dengan kapasitas sebesar itu untuk mempertahankan pertumbuhan menengah-tinggi. Tahun lalu, Tiongkok mencapai sejumlah target dan tugas utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yang meletakkan fundamental yang kuat untuk tahun ini.

Selain itu, disebutkan bahwa kondisi perekonomian menghadapi tekanan dan tantangan baru untuk tahun 2022 ini. Untuk mencapai target pertumbuhan, Tiongkok membutuhkan kebijakan fiskal pendukung yang lebih relevan.

Sebelumnya disampaikan, Pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan pengurangan dan penggantian pajak hingga mencapai 2,5 triliun yuan atau sekitar 5,6 kuadriliun rupiah sepanjang tahun 2022.

"Dengan adanya kebijakan itu, maka 1,5 triliun yuan (3,3 kuadriliun rupiah) akan dikembalikan secara langsung kepada sektor usaha," kata Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang.

Menurut dia, kebijakan yang tertuang dalam Laporan Kerja Pemerintah tersebut telah disetujui dalam sidang parlemen yang berakhir pada hari itu juga. Pengurangan pajak dan biaya sangat efektif dalam mendukung sektor usaha, khususnya menengah dan kecil di tengah situasi pandemi Covid-19.
Halaman Selanjutnya....