Parlemen Tiongkok Setujui Usulan Revisi Kebijakan Fiskal Pemerintah

BEIJING - Parlemen Tiongkok memberi persetujuan atas program kerja pemerintah tahun 2022, salah satunya menyangkut kebijakan fiskal pemerintah. Kendati memberi persetujuan parlemen tetap memberi 92 catatan yang harus direvisi.

Menurut keterangan Deputi Direktur Kantor Penelitian Dewan Pemerintah Tiongkok, Xiang Dong, seusai penutupan sidang parlemen dua sesi di Beijing, Jumat (11/3) pekan lalu, mengatakan beberapa revisi pada sektor ekonomi adalah fiskal, moneter, dan kebijakan-kebijakan terkait dengan stabilitas harga.

Kebijakan sektor ekonomi lainnya yang terkena revisi adalah pemangkasan biaya-biaya kerja sama dengan perusahaan. Begitu pula stabilitas ekonomi dan peningkatan program inovasi juga menjadi bagian dari revisi yang harus dilakukan pemerintah.

Revisi tersebut terdiri dari 30 butir usulan bidang pendidikan, perawatan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial yang tidak luput dari revisi badan legislatif.

Selain revisi, parlemen Tiongkok juga menyetujui pengembangan industri olahraga es dan salju.

"Olahraga es dan salju menjadi hiburan populer dan olahraga favorit bagi warga Tiongkok, khususnya anak muda, setelah negara Tirai Bambu itu sukses menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin di Beijing," kata Xiang seperti dilaporkan kantor berita Antara dari Beijing.

Pemerintah sendiri, jelasnya, membidik 300 juta orang dalam pengembangan industri olahraga es dan salju. Dalam pembukaan sidang parlemen pada Sabtu (5/3), Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, menyampaikan laporan kerja pemerintah tahun 2022.

Laporan itu di antaranya menyebutkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan peningkatan anggaran militer sebesar 7,1 persen menjadi 1,45 triliun yuan.

Sangat Sulit

Sementara itu, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, pada Jumat (11/3) pekan lalu, menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen berdasarkan PDB Tiongkok yang saat ini tercatat sebesar lebih dari 110 triliun yuan (1 yuan = 2.261 rupiah) akan menghasilkan jumlah produksi setara ukuran ekonomi menengah.

Dari perspektif dunia, sangatlah sulit bagi ekonomi dengan kapasitas sebesar itu untuk mempertahankan pertumbuhan menengah-tinggi. Tahun lalu, Tiongkok mencapai sejumlah target dan tugas utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yang meletakkan fundamental yang kuat untuk tahun ini.

Selain itu, disebutkan bahwa kondisi perekonomian menghadapi tekanan dan tantangan baru untuk tahun 2022 ini. Untuk mencapai target pertumbuhan, Tiongkok membutuhkan kebijakan fiskal pendukung yang lebih relevan.

Sebelumnya disampaikan, Pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan pengurangan dan penggantian pajak hingga mencapai 2,5 triliun yuan atau sekitar 5,6 kuadriliun rupiah sepanjang tahun 2022.

"Dengan adanya kebijakan itu, maka 1,5 triliun yuan (3,3 kuadriliun rupiah) akan dikembalikan secara langsung kepada sektor usaha," kata Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang.

Menurut dia, kebijakan yang tertuang dalam Laporan Kerja Pemerintah tersebut telah disetujui dalam sidang parlemen yang berakhir pada hari itu juga. Pengurangan pajak dan biaya sangat efektif dalam mendukung sektor usaha, khususnya menengah dan kecil di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Hanya dengan menaburi pupuk pada bagian akar, maka daun dan ranting dapat tumbuh subur," ucapnya mengibaratkan.

Menanggapi kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah karena beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pemotongan pajak dan biaya, Li mengakui pemerintah pusat menyadari tantangan tersebut.

Ia menyebutkan tahun ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperkirakan meningkat sebesar 18 persen dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 9,8 triliun yuan (22,1 kuadriliun rupiah)