Parlemen Setujui Mundurnya Presiden Vo Van Thuong

HANOI - Parlemen Vietnam pada Kamis (21/3) menyetujui pengunduran diri Presiden Vo Van Thuong, pemimpin terbaru yang mundur ketika negara komunis itu diguncang oleh pembersihan korupsi dan perselisihan politik.

Pada Rabu (20/3), Partai Komunis yang berkuasa mengumumkan bahwa Thuong telah mengundurkan diri setelah hampir satu tahun menjabat, dan mengatakan bahwa dia bersalah atas pelanggaran dan kelemahan yang tidak disebutkan secara spesifik.

Mundurnya Thuong, 53 tahun, terjadi setelah berhari-hari beredar rumor bahwa ia akan hengkang setelah Vietnam mengalami pergolakan politik yang besar dan tidak seperti biasanya.

"Majelis Nasional Vietnam memilih untuk memberhentikan Thuong dalam sesi tertutup pada pertemuan luar biasa," lapor situs beritaTuoi Treyang dikelola pemerintah.

Vietnam telah lama menjunjung tinggi stabilitas dan pengelolaan perubahan politik yang hati-hati, namun hal ini terganjal oleh tindakan keras terhadap korupsi, yang diyakini diatur oleh Sekretaris Jenderal partai, Nguyen Phu Trong, yang saat ini dipandang sebagai tokoh paling berkuasa di negara tersebut.

Pembersihan ini menyebabkan pendahulu Thuong, Nguyen Xuan Phuc, terpaksa mengundurkan diri secara tiba-tiba pada Januari 2023 lalu.

Sejumlah pemimpin bisnis terkemuka Vietnam telah diadili dalam kasus penipuan dan korupsi besar-besaran, salah satunya menghadapi kemungkinan hukuman mati dalam kasus penipuan obligasi senilai 12,5 miliar dollar AS.

Setelah Thuong, Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan akan menjabat sebagai penjabat presiden sampai Majelis Nasional memilih penggantinya secara penuh, media pemerintah melaporkan.

Politisasi

Menurut Linh Nguyen, seorang analis Vietnam di konsultan risiko global Control Risks, pergolakan politik di kepemimpinan Vietnam ini adalah bencana hubungan masyarakat yang mengancam reputasi stabilitas negara tersebut.

Gejolak ini terjadi ketika Vietnam mencari investasi asing, khususnya dari Amerika Serikat, untuk mengembangkan perekonomiannya dari manufaktur bernilai rendah dan menuju produk-produk berteknologi tinggi seperti semikonduktor.

Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, sebelumnya telah menekankan keinginan untuk memperluas investasi bisnis secara besar-besaran di Vietnam untuk membantunya mengembangkan sektor teknologi tinggi guna melepaskan perekonomian AS dari ketergantungannya pada Tiongkok.

Linh mengatakan tampaknya faksi-faksi di dalam Partai Komunis sudah berebut posisi menjelang kongres partai yang penting pada tahun 2026. "Kampanye antikorupsi yang dipolitisasi semakin intens menjelang kongres partai berikutnya, sehingga semakin menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi calon berikutnya," kata dia.

"Kehilangan anggota politbiro dan pemimpin tertinggi termuda juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kepemimpinan yang menua, karena sebagian besar dari mereka akan berusia lanjut pada kongres partai berikutnya pada tahun 2026," imbuh dia.

Sedangkan analis Benoit de Treglode dari Institute of Strategic Research di Paris mengatakan gejolak politik di Vietnam ini kemungkinan besar penyebabnya adalah intrik internal partai mengenai siapa yang akan menggantikan Sekjen Trong. AFP/I-1