Parlemen Prancis Larang Ponsel di Sekolah Umum

Paris - Parlemen Prancis pada Kamis (7/6) dilaporkan telah menyetujui aturan larangan penggunaan telepon seluler (ponsel) di sekolah umum. Persetujuan itu sebagai salah bentuk dukungan atas kampanye Presiden Emmanuel Macron yang disebut akan mengurangi kekacauan di ruang kelas atau praktek cyberbullying.

Di antara negara lainnya yang hanya membatasi penggunaan ponsel di sekolah, Prancis menjadi satu-satunya negara yang melarang secara menyeluruh mulai dari sekolah dasar umum hingga sekolah menengah umum. Menteri Pendidikan Prancis, Jean-Michel Blanquer, menyebut peraturan tersebut sebagai salah satu revolusi dunia digital.

"Ini sebuah pertanda bahwa kami perduli dengan warga Prancis. Terbuka dengan teknologi masa depan bukan berarti kita harus menerimanya semua tanpa memilah," ujar Menteri Blanquer.

Selain itu, penggunaan ponsel di kalangan remaja juga membuat banyak orang tua resah. Hal ini diakibatkan dari tagihan telepon yang melonjak karena anak-anak sudah ketagihan tak bisa terpisahkan dengan layar ponsel dan hal itu diduga bisa meningkatkan angka cyberbullying.

Namun kelompok oposisi di parlemen Prancis dikabarkan menolak peraturan baru tersebut dengan alasan tidak berguna. Merujuk pada aturan pada 2010 lalu dimana berlaku larangan menggunakan ponsel selama ruang kelas dan hampir seluruh murid di negara tersebut ternyata melanggarnya.

Berdasarkan hasil survei pada 2016, sekitar 9 dari 10 pelajar di Prancis yang berusia 12 hingga 17 tahun, memiliki sekurangnya satu ponsel.

Menurut parlemen, peraturan baru ini dibuat dengan tujuan agar para siswa sekolah tetap menyimpan ponselnya dalam tas mereka saat berada di kelas terkecuali jika ada hal-hal sifatnya darurat. Parlemen juga menegaskan bahwa larangan ini akan membantu para siswa agar fokus selama berada di kelas.

"Kami dukung langkah legislatif karena memang perlu sebuah langkah penegakkan hukum," ujar Philippe Vincent dari Serikat Kepala Sekolah di Prancis.

Belum Ada Hukuman

Namun peraturan baru ini belum memberikan hukuman jika ditemukan pelanggaran dan pengacara menekankan bahwa guru tidak memiliki hak untuk menyita barang-barang tidak berbahaya milik murid.

Sebelumnya, Wali Kota New York, Bill de Blasio, mengatakan keraguannya terkait keputusannya dalam pelarangan ponsel di lingkungan sekolah 2015. Ia mengatakan orang tua perlu untuk tetap komunikasi dengan anaknya.

Namun ketua partai Republik, La République En Marche, yang mendukung Macron, Richard Ferrand, membantah pernyataan Bill. Ia beranggapan peraturan tersebut dapat membantu anak meningkatkan kemampuan sosial mereka.

"Ketika istirahat sekolah, Anda akan melihat mereka duduk berdampingan namun tak berinteraksi karena memandangi terus ponsel mereka. Ini amat jelas konsekuensinya dapat memutus pertemanan," pungkas Richard.

gma/AFP/I-1