Para Pendukung Reparasi Mengkritik Permintaan Maaf Belanda Atas Perbudakan Tidaklah Cukup

AMSTERDAM - Ketika Belanda memperingati 161 tahun penghapusan perbudakan pada hari Senin (1/6), para aktivis mempertanyakan ketulusan permintaan maaf pemerintah Belanda baru-baru ini mengingat mereka belum membahas masalah reparasi yang rumit secara politik.

Pada bulan Desember 2022, Perdana Menteri saat itu, Mark Rutte, mengakui Belanda memikul tanggung jawab atas perbudakan transatlantik dan mengambil keuntungan darinya, serta meminta maaf.

Dikutip dariThe Straits Times, Raja Belanda Willem-Alexander juga meminta maaf Juli lalu atas keterlibatan negaranya dan dampaknya yang masih terasa hingga saat ini.

Namun pemerintah telah mengesampingkan reparasi, dan malah menyiapkan dana 200 juta euro untuk mempromosikan inisiatif sosial di Belanda, Karibia Belanda, dan Suriname.

Pemerintah Belanda mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi keturunan budak dan kelompok lain, dengan tujuan melawan "dampak berbahaya dari masa lalu di masa kini".

Gagasan membayar reparasi atau melakukan perbaikan terhadap perbudakan transatlantik memiliki sejarah panjang dan masih diperdebatkan, namun telah mendapatkan momentum di seluruh dunia. Para penentangnya mengatakan negara-negara tidak seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan sejarah.

Barryl Biekman, seorang aktivis yang selama puluhan tahun berada di garis depan gerakan yang menuntut reparasi di Belanda, mengatakan permintaan maaf harus diikuti dengan tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang memengaruhi orang kulit hitam.

"Mereka meminta maaf tetapi mereka tidak ingin melihat sistem yang menindas kita," kata Biekman, menunjuk pada kesenjangan yang terus-menerus di pasar tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan.

Ketua Institut Nasional Studi Perbudakan Belanda dan Warisannya atauNational Institute for the Study of Dutch Slavery and its Legacy (NiNsee), Linda Nooitmeer, mengatakan, permintaan maaf resmi Belanda tampak tulus namun dampaknya sangat pahit.

"Manis karena kesunyian seputar sejarah perbudakan dan Belanda telah sepenuhnya terpecahkan, namun (NiNSee) merasa perlunya kebijakan ekonomi yang spesifik," kata Nooitmeer.

"Konsekuensi dari sejarah perbudakan adalah eksploitasi terhadap orang-orang yang berasal dari Afrika," tambahnya.

Komisi reparasi perbudakan untuk Komunitas Karibia ataucommission for the Caribbean Community (CARICOM), telah menyusun 10 poin rencana reparasi yang menyerukan pembatalan utang dan investasi untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat.

Para penentang reparasi telah lama berargumentasi akan terlalu rumit untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perbudakan historis dan menentukan solusinya. Beberapa pihak mengatakan diskusi mengenai masalah ini juga dapat memicu polarisasi politik yang lebih besar di negara-negara, termasuk Belanda, di mana kelompok sayap kanan sedang meningkat.

Biekman menyerukan pembentukan komisi kebenaran untuk menyelidiki reparasi.

Kerajaan Belanda masih terdiri dari beberapa pulau Karibia, termasuk Aruba dan Sint Maarten.

Rhoda Arrindell, seorang pendukung kemerdekaan Sint Maarten, mengatakan permintaan maaf tersebut "tidak lengkap" jika pulau-pulau tersebut tetap menjadi bagian dari kerajaan dan Belanda tidak memperbaiki keterbelakangan ekonomi yang disebabkan oleh kolonialisme.

Dia mengatakan dana baru Belanda seharusnya menjadi "uang muka untuk tagihan reparasi yang lebih besar".

"Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda melakukan kejahatan, mengakui kejahatan tersebut (dengan meminta maaf) dan kemudian memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan?" ujar Arrindel.