Pansus BUMD Harus Dibentuk

Banggar telah menyetujui dibentuknya Pansus untuk menyelidiki penggunaan dana BUMD 4,4 triliun rupiah yang mengendap di bank.

JAKARTA- Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengingat adanya modal BUMD yang mengendap hingga 4,4 triliun rupiah. Padahal, modal ini dicairkan pemerintah sejak lama untuk pembangunan di Jakarta.

"Ketua Pansus itu yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Ichwan Zayadi harus segera membentuk pansus tersebut," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/12).

Politisi Partai Golkar ini menganggap, dana sebesar 4,4 triliun rupiah akan membuat masyarakat Jakarta sejahtera jika diberikan sebagai dana bergulir bagi rakyat. Namun, pihaknya menemukan dana sebesar itu malah mengendap begitu saja pada BUMD terkait.

"Itu semua dilampirkan dalam rapat kerja Komisi C. Ada datanya, sebesar 4,4 triliun rupiah. Kita harus bongkar, untuk kepentingan rakyat," kata Ashraf.

Diakuinya, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah menyepakati adanya moratorium atas modal BUMD yang mengendap tersebut. Banggar telah menyetujui dibentuknya Pansus untuk menyelidiki penggunaan dana tersebut ke depannya. Dana tersebut, ungkapnya, baru bisa digunakan jika hasil pansus telah keluar.

"Kan ada pertanyaan dia, secara pembukuan dana yang tidak digunakan itu sekian-sekian. Setiap BUMD menyatakan itu. Kenapa ini disetop, kita selidiki. Kita investigasi oleh pansus. Baru ketahuan nanti. Apakah dana ini belum jalan programnya atau bagaimana. Paling tidak kita ingin tahu, ini uang rakyat triliunan disimpan di satu Bank. Ini yang kita ingin tahu," jelas Ashraf.

Belanja Paket

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengakui pihaknya tidak terkena dampak atas adanya moratorium dana modal BUMD tersebut. Menurutnya, dana yang dianggap mengendap dari PAM Jaya hanya sebesar 335 miliar rupiah saja.

"Yang 35 miliar rupiah itu sudah cair sejak 2014 untuk MRT. Sampai saat ini sudah kita bayarkan sebesar 31 miliar rupiah mengikuti perjalanannya MRT itu sendiri. Sedangkan yang 300 miliar rupiah itu baru turun September 2017. Baru kita lakukan proses lelang dan sebagainya. Konstruksi dan kontrak sudah kita keluarkan untuk beberapa paket," kata Hernowo.

Menurutnya, dana modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 300 miliar rupiah itu akan digunakan untuk membangun pipa air bersih dari sistem pengolahan air Minum (SPAM) Hutan Kota. Pihaknya menargetkan akan menyelesaikan pembangunan jaringan pipa air bersih itu pada quartal pertama tahun depan. Sehingga, akhir tahun depan semua kontrak sesuai dana modal itu sudah dibayarkan.

"Nggak mengendap. Yang PAM Jaya kan ada sekitar 300 miliar rupiah. Itu kita terima di September-oktober 2017. Ada proses perencanaan yang sedang berjalan sampai sekarang," ucapnya.

Dia menilai, dana BUMD yang dianggap mengendap kemarin hanya sebuah potret kinerja BUMD, berapa dana modal yang sudah dicairkan dari pemerintah dan berapa yang sudah dibayarkan untuk pekerjaan pembangunan.

Informasi yang diterimanya, dana mengendap itu terbagi dua bagian. Yakni 2,6 triliun rupiah untuk program yang masih berjalan dan 1,8 triliun rupiah untuk program yang rencananya direalokasikan.pin/P-5