Pansel Dinilai Hanya Kedok

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi peluang kepada relawan Anies-Sandi untuk mengikuti seleksi Direksi BUMD.

JAKARTA - Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan memungkinkan Panitia Seleksi (Pansel) Direksi BUMD tidak independan dan tidak transpran. Sebab, dalam Pergub ini, Gubernur bisa menunjuk langsung orang-orang yang akan ditempatkan jadi direksi BUMD.

"Meski di Pergub itu dijelaskan adanya pansel tetapi keputusan akhir tetap wewenang Anies. Keberadaan pansel hanya sebagai kedok atau alibi saja untuk menutupi niat politiknya untuk menempatkan orang-orang pedukungnya," ungkap Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, di Jakarta, Selasa (1/5).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengakui Pergub No 5 tahun 2018 bisa memungkinkan Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan calon perseorangan kepada panitia seleksi untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Dia menjamin, setiap BUMD di lingkungan PemerintahProvinsi DKI Jakarta akan dievaluasi secara menyeluruh.

"Kalau Food Station, menurut saya Alhamdulillah baik inflasinya. Kita terbaik di Indonesia. Food Station, Pasar Jaya, dan Transjakarta semua akan dievaluasi. Jadi tidak ada BUMD yang dikecualikan, semua dievaluasi," katanya.

Pihaknya memastikan, panselakan bekerja dengan baik untuk menghasilkan pejabat profesional, kredibel, berintegritas dan transparan. Dia berharap, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini bisa memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga ibukota.

"Kita ingin meminimalisir dan kita pastikan integritas, kredibilitas. Juga secara passion, energy, dan intellectual capability dari Direksi BUMD ini cocok dengan kekinian sekarang," jelasnya.

Meski demikian, Sandi pun mengakui akan tetap memberikan peluang kepada relawan pendukung untuk mengikuti seleksi Direksi BUMD ini.

Rombak SKPD

Terkait dengan perombahan direkssi BUMD dan jabatan birokrasi, Trubus berpendapat seluruh pejabat baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perombakan ini penting dilakukan guna menjalankan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Iya, harusnya semua pejabat dirombak setelah lebih dari enam bulan masa jabatan gubernur baru dilantik. Kalau tidak melakukan perombakan, gubernur berarti tidak melakukan reformasi birokrasi," ujar Trubus.

Selama ini, katanya, banyak program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang tidak berjalan optimal.

"Pejabat-pejabat yang berprestasi bisa saja dipilih, tapi saya yakin kalau Anies tetap mengangkat orang-orang lama, maka akan mengalami kendala psikologi politik untuk menjalankan program.

pin/P-5