Panglima TNI Kemungkinan dari Lintas Matra

JAKARTA - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa tradisi rotasi lintas matra pada pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tengah memasuki masa pensiun pada Desember nanti merupakan wujud hikmat kebijaksanaan.

"Rotasi antarmatra ini saya kira sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan yang dipegang teguh oleh para pemimpin kita dan dituangkan dalam undang-undang. Jika melihat rutenya, peluang ada di TNI AL," tutur Simon, panggilan akrab Ngasiman, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (18/11).

Simon mengatakan bahwa pergantian Panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini. Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Seharusnya, tutur dia melanjutkan, tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

Ia meyakini bahwa presiden akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI tahun ini. Lebih lanjut, Simon menuturkan bahwa ke depan terdapat sejumlah agenda strategis pertahanan negara.

Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain. "Potensi eskalasi konflik lintas di kawasan laut Indo-Pasifik cukup tinggi. Ada potensi militerisasi di kawasan tersebut yang disebabkan oleh persaingan antara dua negara Amerika Serikat dan Tiongkok," ucap Simon.

Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan.

Di samping itu, ucap dia melanjutkan, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut. "Kedua, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dilanjutkan," tuturnya.

Ketiga, Perang Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung berdampak pada krisis energi dan pangan yang telah menghantui negara-negara di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang berpotensi terdampak krisis tersebut.

Secara internal, TNI juga memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama pada penguatan Minimum Essential Force (MEF) dan teknologi alutsista. "Tapi yang lebih penting, seorang Panglima TNI adalah sosok yang memiliki chemistry dan sepemikiran dengan Presiden," kata Simon.

Surat Presiden

Sementara itu, Presiden Jokowi diharapkan segera mengirimkan surat kepada DPR RI mengenai usulan calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun pada Desember mendatang.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas belum dikirimkannya surpres mengenai usulan calon panglima TNI ke DPR tetaplah dimungkinkan.

Dari tiga kali pergantian Panglima TNI pada era Presiden Jokowi, kata Anton, setidaknya dua kali Jokowi mengajukan surpres ke DPR satu bulan sebelum Panglima TNI genap berusia 58 tahun atau memasuki pensiun.

Pertama, saat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggantikan Moeldoko. Kedua, ketika Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot Nurmantyo. Sementara saat Jenderal TNI Andika Perkasa menggantikan Hadi Tjahjanto, surpres dikirimkan hanya lima hari sebelum Hadi genap berusia 58 tahun.

"Jika melihat dua pola tersebut maka bisa jadi Jokowi masih mempertimbangkan dengan matang siapa calon Panglima TNI mendatang, apakah akan memberikan kesempatan kepada Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI atau melanjutkan kebijakan anomali dengan menunjuk Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Panglima TNI," ujarnya.