Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
panGizi Keluarga

Pandemi Tingkatkan Angka "Stunting"

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo,menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada peningkatan prevalensi stunting. "Ini menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri," kata HastoWardoyo dalam webinar Hari Kependudukan Dunia bertema "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Stunting", di Jakarta, Kamis (22/7).

Menurutnya, dari hasil studi 118 negara berpendapatan rendah-menengah menunjukkan penurunan pendapatan nasional bruto berasosiasi dengan besarnya peningkatan prevalensi stunting. Ia menambahkan, permasalahan ekonomi akibat pandemi menjadi masalah yang akhirnya berdampak pada penurunan daya beli dan asupan gizi keluarga. Stunting adalah tidak maksimalnya pertumbuhan anak karena kurang asupan gizi.


"Kita perlu bersama-sama menghayati bahwa efek pandemi memang tidak bisa diabaikan dan menimbulkan berbagai macam masalah," ucapnya. Hasto menambahkan, pandemi telah memengaruhi sistem yang besar. Misalnya, sistem makro yang tentunya sangat berdampak terhadap lingkungan kecil seperti keluarga.

"Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga sangat terpengaruh ekosistem besar dampak pandemi," katanya. Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikanpandemi telah mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga.

Survei terhadap 20.400 pasangan usia subur menunjukkan, 2,5 persen di antaranya stres dan cekcok suami-istri. Ia minta semua pihak menaati hak reproduksi yang sudah dirumuskan dalam ketentuan internasional. "Memiliki anak di masa pandemi betul-betul menjadi perhatian serius," ucapnya.

Hasto mengemukakan, terdapat 12 hak reproduksi yang sudah dirumuskan menjadi dokumen internasional untuk ditaati bersama. Di antaranya, hak untuk hidup, hak atas kerahasiaan pribadi, hak menikah atau tidak menikah, dan hak memutuskan mempunyai anak atau tidak.

"Saya kira ini bisa diimplementasikan di dalam keluarga. Mereka juga menjadi bagian hak-hak positif warga," katanya. Ruf/ant/G-1


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top