Pandemi Bisa Hambat Investasi

Pengendalian pandemi diyakini mampu mendorong pemulihan ekonomi sehingga dapat meningkatkan minat investasi di Tanah Air.

JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai dua hal, yaitu UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), akan menjadi penggerak investasi pada tahun ini. Meski demikian, upaya pemerintah mengejar target investasi tahun ini tak akan mudah karena terkendala pandemi Covid-19.

"Kami melihat yang akan lebih optimistis pada 2021 ini adalah UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA). Dua komponen ini jadi penggerak investasi yang menurut saya cukup menarik di 2021 dan selanjutnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, dalam webinar bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi: Kebangkitan Investasi dan Perdagangan, di Jakarta, Selasa (26/1).

Awalnya, pemerintah telah menetapkan peraturan turunan UU Cipta Kerja terdiri atas empat peraturan presiden (perpres) dan 40 peraturan pemerintah (PP). Kemudian, terdapat tambahan perincian di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga PP bertambah menjadi 48. Dengan demikian, aturan turunan secara keseluruhan berjumlah 52 yang terdiri atas 48 PP dan 4 perpres.

Hariyadi mengatakan ada optimisme dari kalangan pengusaha atas capaian realisasi investasi 2020 yang sukses melampaui target meski di tengah pandemi Covid-19. Namun, dia mengakui kondisi pada 2021 juga sama beratnya. Pasalnya, langkah utama untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi pada tahun ini adalah bagaimana mengendalikan pandemi.

Pandemi Covid-19 di Tanah Air terus mengindikasikan pemburukan. Data terbaru, Selasa (26/1), menunjukkan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 13.094 orang. Tambahan itu membuat total kasus positif di Indonesia tembus satu juta orang atau 1.012.350 orang.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020-2024, target investasi pada 2020-2024 mencapai 4.983,2 triliun rupiah. Secara rinci, target investasi pada 2020 sebesar 817,2 triliun rupiah, lalu naik dalam empat tahun kemudian menjadi 858,5 triliun rupiah pada 2021, pada 2022 sebesar 968,4 triliun rupiah, pada 2023 sebesar 1.099,8 triliun rupiah dan pada 2024 sebesar 1.239,3 triliun rupiah.

Tetap Optimistis

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sejumlah syarat untuk mewujudkan permintaan Presiden RI Joko Widodo agar bisa mencapai target realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah pada 2021. Menurut Bahlil, meski bukan pekerjaan mudah, target tersebut bukan tidak mungkin dicapai.

"Semuanya akan mungkin dengan beberapa syarat. Syarat pertama, pandemi Covid-19 harus segera kita atasi. Vaksinasi harus jalan," katanya.

Menurut Bahlil, program vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa selesai minimal separuh jalan pada Mei atau Juni mendatang. Hal itu diharapkan mampu mendorong kepercayaan pengusaha untuk kembali menjalankan usahanya.

Syarat kedua, lanjut Bahlil, yakni rampungnya Peraturan Pemerintah dari UU Cipta Kerja, khususnya terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha. Syarat ketiga, yaitu perlu sinergi yang positif, komprehensif dan berlanjut antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung masuknya investasi.

Sementara itu, BKPM mencatat selama 2020, sektor industri memberikan kontribusi bagi investasi senilai 272,9 triliun rupiah atau 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai 826,3 triliun rupiah. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar 817,2 triliun rupiah atau 101,1 persen.

"Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, lewat keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

mad/Ant/E-10