PAM Jaya Mulai Layani secara Mandiri

JAKARTA - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mulai melayani 100 persen secara mandiri dengan penghentian pasokan air dari swasta. "PAM Jaya reborn, setelah 25 tahun layanan air Jakarta dikelola swasta," kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arif Nasrudin, di Jakarta, Rabu (1/2).

Arif mengatakan untuk mewujudkan cakupan layanan 100 persen tahun 2030 juga dilakukan dengan langkah-langkah strategis sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Selama 25 tahun dipegang swasta, baru ada 400.000 saluran rumah. Dia berharap enam tahun ke depan angka tersebut menjadi 1,1 juta.

Arif menjelaskan, dalam masa transisi, PAM Jaya juga melakukan sinergisitas dengan konsultan-konsultan besar seperti, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, serta Ernst & Young untuk menyusun perencanaan yang matang dan terukur dengan timeline. Dalam pengelolaan 100 persen ini, lanjut Arif, juga dipastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Palyja dan Aetra.

"Semua kita rekrut ulang menjadi bagian dari PAM Jaya. Bersama-sama kita akan memastikan kedaulatan air Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga," tutur Arif. Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda PAM Jaya, Riyadi, menuturkan dengan transisi ini mengharap pelayanan tidak terganggu, bahkan kualitasnya mesti lebih baik.

"Saya sambut gembira PAM Jaya merealisasikan pelayanan 100 persen," kata Riyadi. Sedangkan Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya, Syahrul Hasan, menambahkan, optimalisasi layanan juga dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan atau informasi.

Untuk layanan wilayah Barat bisa melalui hotline 021-29979999 dan wilayah Timur di nomor 021-86909999.

"Kami juga menyediakan layanan melalui WhatsApp di nomor 081212222423. Kemudian, bisa melalui pesan di nomor 0816725952," tuturnya. Tidak hanya itu, lanjut Syahrul, aduan atau keluhan pelanggan bisa disampaikan melalui email [email protected]. "Kami juga menyediakan kanal media sosial.

Syahrul menjelaskan untuk jangka pendek, revitalisasi pipa masih dikaji. Saata ini, kebocoran air (Non Revenue Water/NRW) mencapai 46 persen, sedangkan angka standar kebocoran adalah 30 persen. "Untuk anggaran revitalisasi diperlukan sekitar 13 triliun rupiah," jelas Syahrul.