Pagu Indikatif Polri Terbesar Ketiga pada 2024

Iklim Usaha

Terkait ekonomi inklusif dalam tema rencana kerja Polri, dia berharap Polri dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha. Hal tersebut karena ekonomi inklusif memiliki arti bahwa instansi publik, termasuk kepolisian, bisa terus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, masyarakat terutama di level akar rumput bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan terlindungi dan merasakan pentingnya kepastian sehingga mereka bisa terus mengembangkan usahanya secara baik dan birokrasi, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebagai instansi yang mendukung, tidak membebani. "Ini tentu membutuhkan sebuah pemikiran yang berorientasi pelayanan yang betul-betul prima," ucap dia.

Ke depan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan pihaknya akan terus bekerja sama secara baik dengan institusi Polri lantaran menjaga Indonesia harus dilakukan bersama seluruh kementerian/ lembaga. "Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi menjadi keharusan," tegas Sri Mulyani.

Pada kesempatan lain, Menkeu berharap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terus memperkuat fungsi utama dari kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penguatan fungsi dilakukan antara lain agar formulasi kebijakan fiskal yang baik mampu menciptakan dan memperluas kesempatan sektor industri di Indonesia.
Halaman Selanjutnya....