Jumat, 07 Feb 2025, 11:42 WIB

Ormas Kerap Bikin Investor Tak Nyaman, Aparat Tak Boleh Lemah

Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi menegaskan, pemerintah memang gencar mencari investasi, tetapi keamanan dan kenyamanan sering kurang diperhatikan, sehingga banyak investor yang membatalkan investasinya

Foto: istimewa

JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menyoroti keluhan pelaku usaha terkait ormas (organisasi kemasyarakatan) yang kerap membuat investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia.

Ulah ormas ini menambah kompleksnya masalah investasi di Indonesia. "Lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan merusak iklim investasi,"tegasnya Jumat (7/2)

 Badiul menegaskan, kendala investasi di Indonesia memang banyak, termasuk penegakan hukum yang tidak optimal. Dan ini akan selalu menjadi persoalan dimana mana sehinga pekerjaan rumah (PR) pemerintah adalah memastikan keamanan investasi dari berbagai aspek.

Pemerintah ujarnya, sedang kencang berusaha menarik investor masuk ke Indonesia dengan membangun kawasan Industri di daerah daerah, salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. "Tetapi, keamanan dan kenyamanan sering tidak begitu mendapat perhatian, sehingga yang ada investor membatalkan investasinya,"ujarnya

Koordiansi dengan pemerintah daerah (Pemda) harus diperkuat untuk meminimalisir paraktik praktik yang justru akan merugikan daerah dan masyarakatnya karena perginya investor.

Dia pun mengatakan, pelibatan masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan di sekitar kawasan Industri menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat juga bagian dari penerima manfaat atas investasi. Sehingga keamanan dan kenyamanan perlu dijaga bersama sama

Terutama pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan kawasan Industri agar tidak ada yang dirugikan.

Diketahui, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

 "Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

Tag Terkait:

Bagikan: