Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sistem Kerakyatan -- Warga Miliki Keunikan Tradisi dan Sistem Politik Khas

Ormas Berpotensi Besar Wujudkan Demokrasi Inklusif

Foto : istimewa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy

A   A   A   Pengaturan Font

Di era modern ini, Indonesia telah membangun sistem pemerintahan demokratis untuk menampung partisipasi elemen masyarakat. Ke depan diyakini akan semakin baik.

JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) menegaskan memiliki potensi besar dalam mewujudkan demokrasi inklusif dan efektif. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (30/3).

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa ada lebih dari 430 ribu ormas. Dua ormas: NU dan Muhammadiyah berbasiskan Islam. Kedua ormas tersebut memiliki anggota lebih dari 150 juta. Belum lagi jika digabungkan dengan potensi ormas lain. "Dapat dibayangkan begitu besar potensi ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif," ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum (ICSF) 2022.

Ia menegaskan bahwa ormas akan selalu memiliki peran besar di masa depan demokrasi. "Inilah yang mungkin tidak ada di beberapa negara yang sekarang menganut demokrasi," katanya. Jadi, kekuatan masyarakat sipil, organisasi-organisasi sosial yang sifatnya filantropi maupun keagamaan memiliki peran yang sangat dominan.

Peranan organisasi sosial kemasyarakatan, kata dia, sangat dirasakan ketika Indonesia menghadapi pandemi. Menurutnya, sumbangan mereka di masa pandemi di atas 30 persen dari kelima kelompok strategis (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media).

"Peranan ormas, terutama NU dan Muhammadiyah memiliki porsi mendekati 30 persen," ujar Muhadjir. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" bermakna keanekaragaman yang positif. "Namun harus diakui, kita tidak boleh menutup mata ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung atas kondisi realitas sosial beragam tersebut," kata Menko PMK.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top