Optimalkan Manfaat Layanan Tambahan

"Sedangkan perumahan pada MLT BPJS Ketenagakerjaan, berlaku bagi setiap pekerja yang memenuhi persyaratan," kata Eri.

Ketua Federas? Serikat Pekerja Nasional (SPN), Muhammad Andre Nasrullah mengatakan, buruh atau pekerja swasta memiliki potensi PHK yang tinggi seperti buruh kontrak dan buruh informal. Karena itu kesinambungan bekerjanya terbatas, maka mekanisme pencairan dana atau keberlanjutannya menjadi sulit.

"Berbeda dengan PNS, TNI/Polri yang masa kerjanya lebih stabil dan berjangka panjang," ujar Andre. Adapun Ketua FSP Logam, Elektronik dan Metal (LEM) DKI Jakarta, Yusup Suprapto membandingkan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur Pemberi Kerja dan Pekerja sebagai anggota Dewan Pengawas dan Pengawasan Internal oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Sedangkan pengelolaan Tapera dilakukan oleh Komite yang tidak melibatkan unsur Pember? Kerja dan Pekerja, karena program ini awalnya memang bagi PNS, TNI dan Polri," kata Yusup.

Sementara itu, serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyatakan siap kembali melakukan unjuk rasa secara nasional untuk menolak iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis (27/6). "Rencananya secara nasional di tanggal 27 Juni 2024, kami pun akan menyampaikan aksi tolak Tapera dan cabut untuk selamanya," kata Perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Endang Hidayat.
Halaman Selanjutnya....