Optimalkan Insfrastruktur Pascapanen

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menekankan pentingnya optimalisasi infrastruktur pascapanen berupa Modern Rice Milling Plant (MRMP) dan Corn Drying Center (CDC) yang dimiliki Bulog dalam rangka menyambut panen raya mendatang.

"Mengenai optimalisasi dari MRMP dan CDC, kita ingin infrastruktur pascapanen seperti ini ini harus sudah baik dan optimal kondisinya, terutama saat menjelang panen raya tahun ini. Bulog jangan sampai kehilangan momentum untuk memenuhi target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari produksi dalam negeri," kata Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Selasa (16/1).

Bulog sebagai perusahaan di bidang pangan terbesar di Tanah Air dengan revenue mencapai Rp44 triliun dan memiliki 1.600 gudang se-Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri terutama pada musim panen raya. Kecukupan stok pangan di gudang-gudang Bulog terutama yang ada di remote area, lanjutnya, harus menjadi atensi.

"Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan agar stok diremote area diperhatikan. Jadi dalam kunjungan ke beberapa lokasi, termasuk Biak, Nagekeo, dan Kupang, pemerataan stok di remote area ini menjadi concern yang penting," ucapnya.

Arief yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum itu berpendapat bahwa dengan dukungan infrastruktur gudang Bulog yang memiliki kapasitas hingga 4 juta ton, Bulog diharapkan mampu menjalankan penugasan pemerintah dengan baik. Mulai dari melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian pangan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Selanjutnya adanya penerapan digitalisasi juga sangat penting. Di luar negeri, semuanya sudah pakai QR code, semua di scan masuk semua, bahkan traceable. Jadi salah satu keamanan pangan itu adalah traceable, artinya bisa di trace, siapa yang mensuplai, bagaimana kualitasnya," tuturnya.

Utamakan Domestik

Adapun NFA telah menugaskan Bulog bersama ID FOOD dalam hal penugasan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada 2024. Bulog diminta mengutamakan pengadaan CPP yang bersumber dari dalam negeri.

Namun, jika pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pengadaan dari luar negeri dengan tetap mengutamakan kepentingan produsen dan konsumen lingkup nasional.