Opsi Tanpa Kesepakatan Mencuat

Kabinet Inggris setuju untuk mendukung opsi rencana tanpa kesepakatan Brexit. Langkah ini diambil setelah rancangan kesepakatan Brexit yang diusung PM Theresa May terus mendapatkan perlawanan.

LONDON - Para menteri Inggris pada Selasa (18/12) sepakat untuk mengusung rencana tanpa kesepakatan Brexit (keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa) sebagai sebuah prioritas yang patut dijalankan. Putusan kabinet dilontarkan setelah rancangan kesepakatan Brexit yang diusulkan Perdana Menteri Theresa May terus mendapatkan perlawanan dan tak mendapat kepastian, padahal batas waktu Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) tinggal 14 pekan

"Pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan opsi Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan pada 29 Maret tahun depan," kata Menteri Brexit, Steve Barclay. "Namun kami (para menteri) masih mendukung rancangan kesepakatan Brexit yang diusung PM May dalam voting di parlemen yang diundur hingga bulan depan," imbuh dia.

Putusan kabinet itu disampaikan sebelum parlemen menjalani reses untuk perayaan Natal dan Tahun Baru dan parlemen baru akan melaksanakan voting soal rancangan kesepakatan Brexit pada 14 Januari mendatang.

Menteri Barclay pun menyerukan pebisnis untuk siap-siap menghadapi skenario itu setelah sebelumnya muncul ketakutan opsi ini akan jadi bencana bagi perekonomian Inggris.

Sementara itu dalam argumentasinya, PM May mengatakan bahwa opsi ini bukan kesepakatan yang sempurna untuk semua orang. "Ini adalah kompromi. Tetapi jika kita membiarkan yang sempurna menjadi musuh kebaikan, maka kita berisiko meninggalkan UE tanpa kesepakatan," katanya kepada anggota parlemen.

"Menghindari Brexit tanpa kesepakatan hanya mungkin jika kita dapat mencapai kesepakatan atau jika kita mengabaikan Brexit sepenuhnya," imbuh dia.

Kabinet pimpinan PM May saat ini terpecah antara yang ingin agar pemerintah Inggris memilih opsi tanpa kesepakatan dan yang menunggu voting parlemen terkait skenario Brexit.

Kesepakatan Brexit yang diusung PM May pekan lalu mendapat banyak tantangan dari partainya sendiri yaitu Partai Konservatif hingga PM Inggris itu dikenai mosi tak percaya, namun untungnya PM May lolos dari mosi itu.

Buang Waktu

Penundaan voting Brexit di parlemen juga memicu tudingan bahwa PM May sengaja buang waktu agar bisa menekan anggota parlemen untuk mendukung rencananya. Penundaan juga mengakibatkan politisi Partai Konservatif dan oposisi Partai Buruh berang.

"Perdana menteri sudah hampir kehabisan waktu hingga mencoba melakukan manuver politik di parlemen untuk mengambil pilihan diantara dua hasil yang tak bisa diterima yaitu kesepakatannya atau tak ada kesepakatan," kata pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn.

Sebelumnya PM May mendapat usulan agar dilaksanakan referendum ulang untuk mengatasi kebuntuan terkait kesepakatan Brexit dan sejumlah anggota parlemen dan pejabat pendukung May pun mendukung dan mau mempertimbangkan opsi itu.

Namun May berargumentasi bahwa referendum ulang akan mengkhianati hasil referendum Brexit 2016 dan mempengaruhi kepercayaan publik atas politik. "Jangan kita mengkhianati kepercayaan dari warga Inggris dengan mencoba menggelar referendum ulang," kata PM May. AFP/BBC/I-1