Operator Setuju Serahkan Pelayanan

Ambil alih pengolahan dan pelayanan air bersih di Jakarta dari Aetra dan Palyja adalah langkah tepat dan berani.

JAKARTA - Dua operator swasta PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Jakarta Aetra pernah menyetujui mundur dari sisi pelayanan. Semua aspek pelayanan langsung ke masyarakat akan dikelola penuh oleh negara melalui PAM Jaya.

"Dulu yang paling utama adalah mereka sepakat mundur dari pelayanan langsung ke masyarakat. Jadi, mereka langsung menjadi kecil dan PAM Jaya yang langsung menguasai pelayanan masyarakatnya. Semoga saja masih begitu," ujar Mantan Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, saat dihubungi Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (17/2).

Meski demikian, harapnya, masyarakat mau memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan apa yang diyakini terbaik bagi warga Jakarta dalam hal pengelolaan air. Sehingga penghentian swastanisasi air di Jakarta muncul melalui rekomendasi Tim Tata Kelola Air meski kontrak kerja sama dengan operator swasta masih berlaku hingga tahun 2023.

"Masa belum apa-apa, kita sudah nilai tidak benar lagi? Kapan majunya dong upaya perbaikan pelayanan publiknya. Sejauh yang saya ikuti, upaya-upaya Pemprov itu reasonable," kata Erlan.

Dia meyakini, pengambilalihan tata kelola air di Jakarta ini melalui tindakan perdata akan mendapatkan hasil yang lebih optimal dari sebelumnya. Dia meyakini, keputusan yang diambil dalam Head of Agreement (HoA) antara PAM Jaya dengan operator swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Jakarta akan mengacu pada ketentuan.

"Feeling saya, mereka akan keras dalam memutuskan apa yang swasta boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini bagus. Intinya menurut saya, akan tetap mengarah kepada ketentuan di PP 122 tentang Pelayanan SPAM. Karena hanya itu acuan yang sekarang berlaku," ungkapnya.

Amanat Konstitusi

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam mengambil alih pengolahan dan pelayanan air bersih di Jakarta dari Aetra dan Palyja dianggap langkah tepat dan berani. Hal ini diutarakan anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris. Dia menganggap, Anies telah menunaikan janji saat kampanye yaitu "Maju Kotanya, Bahagia Warganya".

"Keputusan Anies ini adalah kabar bahagia bagi warga Jakarta di tengah hiruk pikuk Pemilu 2019. Akhirnya, setelah dua dekade, negara, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk mengembalikan kedaulatan warga atas air bersih serta menjalankan amanat konstitusi memenuhi kebutuhan warga atas air bersih," kata Fahira.

Dia menilai, keputusan yang diambil Anies itu sudah melalui proses kajian yang mendalam dan proses pengambilalihannya lewat tindakan perdata melalui mekanisme pertemuan dengan Palyja maupun Aetra. Anies dianggap berani karena penghentian swastanisasi air itu dilakukan saat ini atau tidak menunggu kontrak selesai pada 2023.

Dia menganggap, selama air menjadi barang yang 'mahal dan eksklusif', sebuah kota tidak akan kunjung mencapai kemajuan. Ini karena air bersih adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Ketika air bersih jadi 'mahal dan eksklusif' maka tidak hanya akan menggerus produktivitas, tetapi juga mengganggu perekonomian warga karena harus menyisihkan pendapatannya dalam jumlah signifikan untuk mendapatkan air bersih.

Dia menyakini proses pengambilalihan pengelolaan air ibu kota dari pihak swasta akan segera rampung dan berjalan lancar. Karena memang dilihat dari sisi manapun selama dikuasai swasta cakupan layanan air ibu kota tidak mengalami kemajuan signifikan. Dalam 20 tahun (1998-2017), cakupan layanan air hanya meningkat 14,9 persen (tahun 1998 sebesar 44,5 persen, kemudian pada 2017, nilainya hanya meningkat menjadi 59,4 persen atau masih jauh dari target akhir kontrak di tahun 2023 sebesar 82 persen).

"Pemprov DKI punya posisi kuat untuk mengambil alih pengelolaan dan pelayanan air bersih bagi warganyanya, untuk memastikan semua warga Jakarta terpenuhi haknya menikmati air bersih," tandasnya.pin/P-5