OJK Optimistis Kinerja Perbankan Moncer di 2023

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja sektor perbankan tetap moncer pada 2023. Salah satu indikatornya ialah kredit perbankan yang dapat tumbuh 1,5 kali pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, kinerja perbankan pada Oktober 2022 terjaga stabil dan baik di tengah tekanan volatilitas eksternal dengan risiko kredit yang terkendali.

Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan beberapa indikator utama seperti kredit yang tumbuh 11,95 persen menjadi 6.333,51 triliun rupiah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,41 persen menjadi 7.927 triliun rupiah. Kemudian penurunan NPL gross dan Loan at Risk (LaR) masing-masing 2,72 dan 15,48 persen, serta pencadangan yang solid dengan CKPN terhadap NPL sebesar 71,34 persen.

Dengan kondisi tersebut, Dian yakin tren kinerja perbankan di tahun depan masih positif, terus menunjukkan recovery, dan perbaikan dibandingkan masa pandemi Covid-19 seiring menurunnya laju penyebaran Covid-19.

"Berdasarkan asesmen kompilasi Rencana Bisnis Bank (RBB), diproyeksikan kredit 2023 akan tumbuh di semua sektor dengan mesin utama sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan dengan dominasi kredit modal kerja," ujar Dian saat memberikan pidato kuncinya dalam Webinar bertajuk Proyeksi Kinerja Sektor Perbankan 2023: Peluang dan Tantangan, di Jakarta kemarin.

Selain itu, DPK pada 2023 diproyeksikan tetap tumbuh dengan pertumbuhan tertinggi pada tabungan dan giro. Dia menyebutkan, DPK akan tumbuh di semua segmen Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) dengan kontribusi terbesar KBMI 4.

"Sedangkan risiko kredit diproyeksikan melandai seiring dengan keyakinan permintaan kredit cukup tinggi, yang sejalan dengan keyakinan ekonomi Indonesia yang resilient dibandingkan ekonomi global," tambahnya.

Kendati demikian, ada juga beberapa tantangan pada tahun 2023. Salah satunya adalah struktur perbankan yang membuat disparitas bank besar dan bank kecil sangat lebar, dan digitalisasi perbankan.

"Kondisi ini dapat mendistorsi efektivitas transmisi kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Demikian juga digitalisasi perlu diantisipasi, mengingat eksposure digitalisasi perbankan yang semakin masif. OJK telah berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk dapat mengakselerasi transformasi digital di perbankan. OJK juga telah melakukan perubahan dalam pengaturan dari yang semula bersifat role base menjadi principal base. kami yakini ini akan mampu memberikan ruang gerak dan inovasi perbankan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi mengungkapkan, menghadapi 2023, kewaspadaan tetap kita lakukan, mitigasi tetap kita siapkan, tapi membangun optimisme dan melakukan langkah-langkah antisipatif perlu kita lakukan bersama.

"Saya merasa tahun 2023 tidak segelap yang dibayangkan, kita mengalami situasi resesi mungkin tidak sama dengan negara-negara lain. Pengalaman pandemi kemarin pulih lebih awal kita juga kuat dibandingkan negara-negara lain," pungkasnya.

Untuk memitigasi risiko di 2023, lanjutnya, Komisi XI DPR bersama pemerintah telah mengetok UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (PPSK) yang akan memperkuat peran regulator di sektor keuangan. Penguatan itu seperti mandat baru LPS, program penjaminan polis, penguatan OJK dalam pengawasan aset kripto dan fintech, penguatan BI yang ikut menjaga pertumbuhan eko dan penguatan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dimana lembaga penjamin simpanan (LPS) mendapatkan hak voting dan early intervention dan early mitigation apabila ada bank bermasalah.

"Tapi keputusan tetap di KSSK supaya tidak ada moral hazard, kita tidak ingin terulang kembali beberapa kejadian kemarin. PPSK ini salah satu cara kita untuk mengantisipasi resesi atau krisis," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2023 memang merupakan tahun yang penuh tantangan. Inflasi tinggi, ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok pengetatan kebijakan moneter disinyalir membuat banyak negara di dunia alami resesi. Untuk mengantisipasi hal itu, BPR Universal telah memiliki sejumlah jurus jitu.

Direktur Utama BPR Universal, Susatyo Anto Budiyono menjelaskan, salah satu strateginya ialah transformasi bisnis untuk tumbuh berkesinambungan dan meningkatkan Nilai (growth & value enhancement).

"Lalu transformasi SDM untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen bank yang sehat. Transformasi proses : operations dan information, communication & technology untuk mendukung pertumbuhan bisnis," kata Susatyo.

Selanjutnya, terang Susatyo, adalah meningkatkan corporate culture dengan core values BPR Universal yang berintegritas, respek, dan melakukan perbaikan terus menerus.

"BPR Universal berhasil berselancar dengan baik di tengah ombak dan gelombang krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Kinerja kami tumbuh sehat, solid, sustain dan menguntungkan. Per November 2022, penyaluran kredit sebesar 961 miliar rupiah, tumbuh 61 persen (yoy). Sedangkan funding mencapai 987 miliar rupiah tumbuh 56 persen (yoy)," ungkapnya.