OJK Jangan Abaikan Inflasi yang Terus Gerus Daya Beli

JAKARTA - Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh solid dengan inflasi inti yang terjaga stabil karena didukung permintaan domestik yang meningkat, dinilai mengabaikan kondisi ekonomi yang sesungguhnya di masyarakat.

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan, inflasi inti yang stabil memang menunjukkan daya beli masyarakat terjaga, namun inflasi umum yang tinggi bisa berpotensi menyebabkan daya beli tergerus, terutama dalam jangka pendek karena harga volatile food meningkat.

"Ini harus diwaspadai menjadi ancaman penurunan daya beli ke depan karena saat ini sudah mengkhawatirkan. Daya beli yang tergerus akibat inflasi bisa menyebabkan permintaan akan berkurang," tegasnya.

Pada titik tertentu, papar Huda, bisa menurunkan Purchasing Managers' Index (PMI). Apalagi tren suku bunga tinggi yang berlangsung alam pasti akan mengganggu ekspektasi investasi. Bisa jadi ekspansi manufaktur terganggu.

"Ancaman ekonomi global juga belum usai di tengah ancaman resesi ekonomi di Tiongkok dan beberapa negara maju lainnya," kata Huda.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar, dalam keterangan pers Hasil Rapat DK OJK Bulan Maret 2024 di Jakarta, Selasa (2/4), mengatakan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh solid dengan inflasi inti yang terjaga stabil dan bahkan menghentikan tren penurunan sejak akhir 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2024 sebesar 3,05 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024.

Mahendra menuturkan ada indikasi pemulihan dari sisi permintaan ke depan, sedangkan dari sisi kinerja manufaktur, PMI terus terjaga dalam zona ekspansi, didorong oleh meningkatnya permintaan.

Tekan Disparitas

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, dalam kesempatan terpisah mengingatkan pemerintah sebaiknya mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas di mana disparitas dapat ditekan.

"Terlepas dari soal konsumsi atau produksi yang menjadi pendekatan perhitungan pertumbuhan. Pembangunan dan program harus mengutamakan sektor-sektor yang menjadi tempat penikmat pertumbuhan akan lebih luas," kata Bagong.

Pemerintah juga harus mengutamakan pertumbuhan berkualitas untuk menekan ketimpangan, karena pertumbuhan berkualitas lebih inklusif dan merata. Pertumbuhan itu seharusnya merata di semua sektor, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perikanan, dan lainnya.

"Jika ini tidak tercapai maka tetap saja pertumbuhannya akan timpang karena hasilnya hanya akan dinikmati oleh pemilik modal besar," tuturnya.