OJK Diminta Audit Sistem Keamanan Siber BSI

JAKARTA - DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit investigasi terhadap kejadian yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa hari lalu. Pemeriksaan terutama terkait dengan gangguan layanan digital transaksi.

Anggota DPR Komisi XI RI Kamrussamad mengatakan serangan siber terhadap BSI beberapa hari lalu berpotensi merugikan nasabah dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan nasional. "Kita minta OJK melakukan audit investigasi dengan memeriksa alokasi anggaran pembangunan sistem IT. Apakah sudah dilakukan secara benar-benar dengan kualitas yang baik, dengan SDM yang memadai, sehingga ada jaminan untuk layanan kepada nasabah," tegas Kamrussamad, Rabu (18/5).

Selain itu, dia meminta Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja direksi BSI yang dinilai gagal dalam memberikan jaminan keamanan layanan digital. Selain merugikan nasabah, kasus tersebut juga berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional.

"Karena tentu ada banyak pelaku usaha yang menggunakan BSI sebagai fungsi intermediasi dalam bertransaksi di berbagai sektor bisnis dan usaha," ujarnya.

Karena itu, kata Kamrussamad, BSI harus terbuka dalam menjelaskan gangguan terhadap sistem layanan mereka dan segera mencari solusi untuk menyelesaikan serangan siber tersebut. "Jangan sampai terjadi transaksi jual beli, artinya memenuhi permintaan hacker, tetapi tidak memperbaiki fundamental sistem layanan. Itu yang berbahaya sekali, sehingga mudah untuk terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya....