OECD Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3 Persen

YOGYAKARTA - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,3 persen sepanjang 2019-2023. Konsumsi domestik diprediksi masih menjadi penggerak utamanya.

Pertumbuhan Indonesia tersebut dianggap masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia sebesar 4,6 persen dan Thailand sekitar 3,7 persen. Di tingkat Asia, prospek perekonomian Indonesia masih di bawah Tiongkok dan India dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,9 persen dan 7,3 persen.

Kinerja ekspor Indonesia dinilai belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, kinerja ekspor sejumlah negara utama di Asia, termasuk di Asia Tenggara (ASEAN), masih terpukul akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

"Defisit perdagangan ini dihadapi hampir semua negara baik di ASEAN, Tiongkok dan India," kata Head of Asia Desk OECD Development Center, Kensuke Tanaka dalam seminar Economic Outlook for Southeast Asia, China and India di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/6).

Dosen FEB UGM Sekar Utami Setiastuti mengamini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2019-2023 oleg OECD tersebut. Dia menambahkan faktor kekuatan ekonomi tersebut ditopang oleh belanja domestik seiring pertumbuhan pasar tenaga kerja.

Namun, yang perlu disoroti adalah kondisi defisit neraca perdagangan disebabkan lebih banyak kegiatan impor bahan baku minyak dan gas. "Defisit perdagangan terjadi karena impor minyak dan gas yang terlalu besar," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi disparitas harga terhadap pasokan minyak bumi dan gas di dalam negeri serta kebijakan subsidi energi harga bahan bakar di tingkat konsumen. Selain itu, dia juga mengusulkan pemerintah mengevaluasi kebijakan investasi besar-besaran pada infrastruktur perlu diketahui dampaknya bagi ekonomi secara keseluruhan.

Risiko "Fintech"

Meskipun kondisi ekonomi dianggap cukup tangguh dan kuat, OECD memperingatkan Indonesia perlu memitigasi risiko berkenaan perkembangan layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology (Fintech) yang begitu cepat.

Untuk itu, Kansuke Tanaka menilai setiap pemerintah perlu membuat aturan dan pengawasan yang tegas soal pinjaman dan peningkatan modal melalui Fintech serta perlindungan data dan keamanan siber. YK/E-10