Obligasi Rekap BLBI Sudah Merampas Hak Hidup dan Masa Depan Rakyat
» Pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara.
JAKARTA - Daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah terus tergerus. Peningkatan pendapatan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan naiknya harga-harga kebutuhan. Fenomena "mantab" atau makan tabungan benar-benar telah terjadi yang mengindikasikan melemahnya daya beli masyrakat.
Di tengah situasi yang serba sulit tersebut, kewajiban pemerintah membayar bunga obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang bermasalah saat krisis ekonomi 1998 menjadi sangat tidak adil.
Obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan Rakyat Indonesia. Biaya bunga utang negara yang diperkirakan mencapai 700 triliun rupiah setiap tahunnya, dan akan terus bertambah secara majemuk, menciptakan beban berat yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, Kamis (4/7), kembali mengingatkan bahwa skandal BLBI dan obligasi rekap BLBI telah menjadi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan dan penegakan hukum.
Dalam pandangannya, penanganan BLBI sering kali hanya menjadi lips service atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Karenanya, penting dilakukan langkah konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : M. Selamet Susanto
Komentar
()Muat lainnya