New Zealand Khawatirkan Perilaku Tiongkok di LTS

SYDNEY - Menteri Luar Negeri New Zealand, Nanaia Mahuta, pada Sabtu (25/3) mengatakan bahwa dia telah menyatakan keprihatinan atas Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan ketegangan di Selat Taiwan selama pembicaraan dengan mitranya dari Tiongkok di akhir kunjungannya ke Beijing.

Menlu Mahuta juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aia mencatat keprihatinan mendalam New Zealand mengenai situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan erosi hak dan kebebasan di Hong Kong selama pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang.

"Menlu Mahuta menyatakan keprihatinan atas perkembangan di LTS dan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri New Zealand.

Menlu Mahuta mengatakan dia mengulangi kecaman New Zealand atas invasi Russia ke Ukraina. Tiongkok adalah sekutu utama Russia dan keduanya mengkritik Amerika Serikat (AS) dan NATO karena merusak stabilitas global.

Menlu Mahuta tiba di Tiongkok pada Rabu ((22/3) lalu untuk kunjungan selama empat hari, yang merupakan kunjungan pertama oleh seorang menteri New Zealand sejak 2019. Saat berada di Tiongkok, Menlu Mahuta juga bertemu dengan diplomat top Tiongkok, Wang Yi, serta para pebisnis dan pemimpin perempuan.

Wang mengatakan kepada dia bahwa Tiongkok dan New Zealand selalu menghormati dan mempercayai satu sama lain, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Suara Moderat

New Zealand telah lama dipandang sebagai suara moderat terhadap Tiongkok dalam aliansi berbagi intelijen Five Eyes yang juga melibatkan AS, Australia, Inggris, dan Kanada. New Zealand sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan keamanan dan meningkatnya kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik selatan yang semakin kuat dalam setahun terakhir setelah Tiongkok dan Kepulauan Solomon menyepakati pakta keamanan.

New Zealand secara konsisten menyatakan keprihatinan tentang potensi militerisasi Pasifik, di tengah kebangkitan militer Tiongkok di LTS.

Apalagi Tiongkok memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah meninggalkan opsi untuk menggunakan kekuatan untuk mengambil pulau itu di bawah kendalinya, dan mengklaim sebagian besar LTS.

Menlu Mahuta mengatakan bahwa negara-negara berharap untuk melanjutkan dialog langsung tentang berbagai masalah setelah jeda beberapa tahun tak terjadi pertemuan tatap muka.

Oleh karena itu, Menlu Mahuta mengundang Menlu Qin untuk mengunjungi New Zealand dan juga mengatakan potensi kunjungan Perdana Menteri New Zealand, Chris Hipkins, ke Tiongkok, mungkin akan terjadi tahun ini.

Hipkins menjadi Perdana Menteri New Zealand pada Januari lalu setelah Jacinda Ardern mengundurkan diri sebagai pemimpin Negeri Kiwi tersebut. AFP/ST/I-1